Terdakwa Persoalkan Peranan Nunun Nurbaeti

Dalam sidang perkara korupsi pemberian cek perjalanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2004, terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda S Goeltom, terdakwa kembali mempersoalkan peranan pengusaha Nunun Nurbaeti. Dalam keberatannya atas dakwaan jaksa atau eksepsi, sejumlah terdakwa atau penasihat hukumnya mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menghadirkan Nunun.

7 Pegawai Bea-Cukai dan Pajak Terlibat Gratifikasi

Dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak telah dilaporkan ke KPK.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tujuh pegawai Kementerian Keuangan terbukti menerima gratifikasi. Mereka terdiri atas satu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Inspektorat mengusulkan supaya ketujuh orang itu dipecat.

Inspektur Bidang Investigasi Hadi Rudjito, ketika ditemui Tempo di ruang kerjanya kemarin, mengatakan dua di antara enam pegawai Pajak bahkan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi tahun lalu.

50 Anggota DPRD Jember Dapat "iPad"

Rencana pengadaan alat bantu kerja berupa komputer tablet iPad bagi setiap anggota DPRD Jember mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Pengadaan komputer tablet berlayar sentuh bagi semua anggota DPRD yang jumlahnya 50 orang dinilai sangat berlebihan.

Terlebih, DPRD Jember sebelumnya juga disoroti karena sikap mereka yang sempat hendak memboikot paripurna dan rapat untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akhir tahun lalu.

Politikus Demokrat, Amrun Daulay, Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (19/4), memeriksa anggota DPR dari Partai Demokrat, Amrun Daulay, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial. Amrun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Yusrizal.

”Ia diperiksa sebagai saksi, tetapi saat ini statusnya sudah tersangka,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, saat dikonfirmasi.

Agusrin Tetap Ditahan

Kompas/Riza Fathoni
Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin, terdakwa kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-BPHTB) Bengkulu periode 2006-2007 dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/4). Agusrin M Najamuddin dituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta ganti rugi Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Informasi Pemda Harus Dipublikasikan

Pemerintah daerah semestinya mengumumkan informasi penyelenggaraan pemda kepada publik setiap tahun. Namun, hampir semua daerah tidak membuat dan memublikasikan laporan kepada masyarakat.

”IPPD (informasi penyelenggaraan pemerintah daerah) adalah bagian dari konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) kepada publik. Semestinya dipublikasikan di media massa dan ditempel di tempat- tempat umum,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (19/4).

Program Tak Tepat Sasaran

Triliunan rupiah dana otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat belum dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Program pembangunan yang disusun tidak tepat sasaran, dan malah melemahkan pemberdayaan masyarakatnya.

Pejabat Perlu Mawas Diri

Para pejabat negara perlu terus mawas diri. Berbagai kritik atas kinerja pemerintah yang belum maksimal selama ini hendaknya dijadikan bahan untuk memperbaiki diri demi meningkatkan kinerja yang memihak masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/4). Bangsa Indonesia saat ini mengalami proses transisi demokrasi, semua proses politik berjalan secara terbuka dan kontrol masyarakat kian kuat.

Rakyat Harusnya Dapat Cabut Mandat Wakilnya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Dengan caranya sendiri, sebenarnya rakyat mengawasi kerja wakilnya itu di parlemen. Dengan demikian, rakyat juga mengetahui jika anggota DPR kemudian acap kali mengabaikan kepentingan publik yang semestinya diperjuangkan. Bahkan, seharusnya rakyat dapat mencabut mandat wakil rakyat.

ICW Terima Penghargaan Hari Pers Nasional

Pers memiliki peran penting dalam kampanye antikorupsi. Kekuatan pers untuk mendiseminasi isu telah dimanfaatkan secara efektif oleh lembaga antikorupsi Indonesia corruption Watch (ICW).

Subscribe to Subscribe to