Koruptor perlu diperlakukan seperti teroris.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium modus baru suap yang melibatkan penyelenggara negara, pengusaha, dan politikus. Mereka kini melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir Sragen menyentuh pimpinan perusda. Kemarin, tiga pejabat/mantan pejabat perusda itu diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.
Mereka adalah mantan direktur utama, direktur utama, dan kepala bagian pembukuan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik yang terdiri atas lima jaksa yang diketuai Suganda sejak pukul 09.00 hingga 15.00.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara dalam ‘Pemberantasan Praktik Penyuapan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional’ di Nusa Dua, Bali. SBY mengatakan pertemuan ini merupakan mimpi buruk bagi koruptor.
Meski Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah selesai melakukan kaji ulang terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, pihak DPR belum dapat melanjutkan proses tersebut.
Pasalnya, hingga saat ini Kementerian PU belum memberikan surat resmi tentang hasil kajiannya. ”Nanti tunggu Pak Menteri PU menjelaskan di sini. Baru kita tentukan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan,” ujar Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Sumirat, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Pimpinan Komisi X DPR membantah tudingan yang menyebut komisi itu telah meminta imbalan atas disetujuinya anggaran proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan itu telah memeriksa dua anggotanya, Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat dan Wayan Koster dari Fraksi PDIP, terkait kasus dugaan suap di Kemenpora tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, meminta jajaran Sekretariat Jenderal DPR bertanggung jawab atas insiden surat elektronik Komisi VIII dalam kunjungan ke Australia, beberapa waktu lalu. Dia juga mendesak pemimpin DPR mereformasi Sekretariat Jenderal.
“Insiden terjadi karena tenaga ahli Sekretariat Jenderal salah memberikan alamat surat elektronik,” katanya dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Spa dan fasilitas modern lainnya dicoret.
Kementerian Pekerjaan Umum memangkas sepertiga anggaran proyek gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, atau sekitar Rp 400 miliar. Angka itu didapat dari perhitungan kebutuhan ruangan bagi 600 anggota DPR, seorang sekretaris, serta lima anggota staf ahli.
"Desainnya kami serahkan kepada mereka (DPR),” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Menurut dia, secara lisan sudah disampaikan kepada pemimpin DPR mengenai perubahan anggaran itu.
Sosok yang Disebut Terjerat Kasus Sesmenpora
Bukan sekali ini saja, nama Muhammad Nazaruddin ramai diberitakan di media massa. Beberapa hari terakhir, Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini memang ramai disebut-sebut dalam kasus suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatra Selatan.
KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap elite Partai Demokrat.
Partai Demokrat meminta KPK segera membuktikan dugaan keterlibatan partai itu dalam kasus suap, terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Partai Demokrat sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "KPK perlu mendalami praduga itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/5).
