Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.

SAKTI PONTIANAK

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 akan menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) untuk daerah Pontianak dan sekitarnya. Penyelengaraan SAKTI Pontianak akan dilakukan secara daring selama kurang lebih 10 pertemuan dengan 20 peserta terpilih yang telah melewati tiga tahap seleksi.

Vaksin Berbayar Untuk Kepentingan Bisnis: Batalkan Vaksin Rente

Pada 5 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu/perorangan. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, kebijakan itu menegaskan ambiguitas sikap pemerintah dalam penanganan pandemi karena ada tarik menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban untuk menyelamatkan kesehatan warga negara.

Laporan Keuangan ICW 2020
Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19
Upaya Pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum maksimal. Strategi utama dalam melakukan pengendalian Covid-19 berupa surveilans yakni 3T (testing, tracing, treatment)
PPKM Darurat: Jangan Ada Babak Baru Korupsi Bansos!
Menyusul melonjaknya angka penyebaran Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Kebijakan ini tentu berimbas besar pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu disertai dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih mendukung. Masalahnya, terdapat keterbatasan negara dalam memenuhi perlindungan sosial tersebut. Anggaran bansos yang terbatas juga rentan dikorupsi.
Urgensi Peningkatan Bantuan Sosial, Khususnya untuk Perempuan Rentan, di Tengah Pandemi Covid-19

Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Hingga 26 Juni 2021, 2.093.962 orang terdeteksi tertular Covid-19 dengan kasus aktif 194.776. Angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi dari yang tercatat oleh pemerintah melalui www.covid19.go.id, mengingat tracing masih minim dilakukan. Hal tersebut berdampak panjang pada terganggunya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Modul APBS Partisipatif
Salah satu faktor penyebab dari buruknya kualitas sekolah adalah proses penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang buruk, tidak transparan dan partisipatif. Pada umumnya, APBS disusun oleh kepala sekolah tanpa melibatkan guru, orang tua, maupun masyarakat. Bahkan, ada yang dibuatkan oleh dinas pendidikan.
Menelisik Bantuan Covid-19 untuk Perempuan Rentan
Pandemi Covid-19 membawa dampak ganda bagi perempuan, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun rasa ketidakamanan dalam keluarga. Perempuan menjadi salah satu kelompok rentan yang sulit mengakses pelayanan publik secara maksimal dan berpeluang besar menjadi korban kecurangan bantuan sosial (bansos).
BKN dan KPK Tertutup Mengenai Informasi TWK Pegawai KPK
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap “tidak wajar” dan diskriminatif telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Untuk menjawab masalah ini, keterbukaan informasi mengenai soal-soal tes tertulis dan panduan wawancara TWK KPK menjadi dibutuhkan.
Subscribe to Subscribe to