Potret Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Papua dan Papua Barat

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah setidaknya mengalokasikan Rp1.027,1 Triliun untuk belanja pengadaan barang/ jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan rata-rata jumlah paket pengadaan periode Tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD.

Pengumuman Nominasi Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi 2021
Indonesia Corruption Watch mengucapkan selamat dan terima kasih, kepada seluruh jurnalis yang telah mendaftarkan karya jurnalistik dalam Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi 2021 Regional Banten dan NTT.
2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin: Janji Palsu Pemberantasan Korupsi

Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan segera mengakhiri tahun kedua masa jabatannya. Pada tahun kedua mereka menjabat, nyaris tidak ada perubahan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Alih-alih memperbaiki kerusakan, rezim Joko Widodo - Ma'ruf Amin terus melanjutkan pemburukan pemberantasan korupsi.

Kesempatan Bergabung Dengan ICW: Project Officer Divisi Korupsi Politik
Kamu anak muda yang jengah dengan maraknya korupsi dan mau berbuat sesuatu? Mari bergabung dengan ICW
Dari Panama Papers hingga Pandora Papers: Pemerintah Tak Pernah Serius

Setelah dibuat gempar dengan skandal Panama dan Paradise Papers, publik kembali dibuat geger dengan Pandora Papers

Siaran Pers Putusan MK Tidak Menghapuskan Pembatasan Remisi bagi Koruptor
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Pemasyarakatan yang dilayangkan oleh terpidana korupsi, OC Kaligis, beberapa waktu lalu mengundang diskursus di tengah masyarakat. Sebab, ada sejumlah pihak yang beranggapan putusan itu telah membuka kesempatan lebar bagi terpidana korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi secara tanpa syarat. Maka dari itu, ada sejumlah argumentasi untuk meluruskan ihwal hal tersebut. Secara umum, putusan MK Nomor 41/PUU-XIX/2021 sama sekali tidak menghapuskan pembatasan remisi bagi narapidana korupsi.
Potensi Rent-Seeking dan Indikasi Konflik Kepentingan dalam Distribusi Ivermectin

Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri potensi rent-seeking atau perburuan rente dan konflik kepentingan dari produksi dan distribusi Ivermectin.

Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2021 Regional Banten dan NTT
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik investigatif dalam isu korupsi, ICW kembali mengadakan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) regional di Banten dan NTT. Pada tahun ini, AKJA bertemakan “Melawan Korupsi melalui Karya Jurnalistik” secara khusus didedikasikan bagi para jurnalis di Banten dan NTT. Nantinya, acara puncak penganugerahan akan dilangsungkan pada 22 Oktober 2021.
Menyoal Pengadaan Perangkat TIK untuk Digitalisasi Pendidikan
Kemendikbudristek RI menggagas program digitalisasi pendidikan sejak 2019. Program ini tentu saja membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti akses internet dan perangkat teknologi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah kemudian menjadikan pemenuhan dukungan digitalisasi pendidikan sebagai salah satu kegiatan strategis dalam APBN 2021, baik itu dalam anggaran pendidikan maupun pembangunan bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021
Sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam memantau kinerja aparat negara dalam menangani kasus korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2004 mengembangkan satu kajian khusus yaitu, Tren Penindakan Kasus Korupsi, yang diluncurkan setiap semester. Pemantauan ini bertujuan untuk memetakan beberapa isu pokok dalam kasus korupsi seperti, aktor korupsi yang secara umum terlibat/melakukan, termasuk latar belakang jabatan atau posisi, potensi nilai kerugian negara atau suap, modus operandi, wilayah maupun sektor-sektor yang rentan dikorupsi.
Subscribe to Subscribe to