Kinerja aparat kepolisian lamban ketika menangani kasus-kasus korupsi, jauh berbeda ketika polisi bergerak cepat mengusut kasus terorisme. Masyarakat menuntut Kepolisian segera menyelesaikan sengkarut kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

Maddo Ilham mengancam tidak akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Makassar, yang dijadwalkan hari ini. Terdakwa kasus hilangnya brankas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang belakangan diseret ke kasus korupsi itu menolak hadir dalam persidangan jika Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro tidak menghadiri panggilan sebagai saksi. "Klien kami mengaku akan walkout. Dia tidak mau jika mantan pimpinannya tidak mau datang," kata Franky Asirie, pengacara terdakwa, saat dihubungi kemarin.

Hampir semua pejabat Universitas Gadjah Mada bersama istri ngelencer ke Lombok dengan alasan membahas evaluasi seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Anggarannya menggunakan dana dari mahasiswa. "Ini kan pake uang mahasiswa, apalagi istri-istri ikut," kata seorang dosen UGM yang menolak disebutkan namanya kemarin.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menyetujui usul penghentian atau moratorium seleksi pegawai negeri, menyusul besarnya alokasi dana untuk gaji pegawai negeri di kabupaten/kota. "Saat ini yang harus dilakukan, peningkatan kinerja birokrasi yang sudah ada dan memanfaatkan yang sudah ada," kata Rustriningsih kemarin.

Menurut dia, pemerintah Jawa Tengah mengajak kabupaten/kota realistis memandang semakin banyaknya kebutuhan gaji pegawai.

Ketua Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan Kabupaten Wajo Muhammad Asriadi meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengawal dan mengawasi penanganan kasus raibnya dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 271 juta untuk 52 kepala desa pada 2009 yang tengah ditangani Kepolisian Resor Wajo.

Asriadi mengatakan keraguan terhadap tuntasnya kasus itu cukup beralasan, mengingat orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Wajo, yakni Andi Witman Hamsah. Witman adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

Direktur Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Choiriyah, menuturkan bahwa saat ini perburuan aset Bank Century senilai US$ 156 juta di Swiss terhenti. Proses mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss terhambat dokumen dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian yang saat ini belum juga dikirim.

"Progresnya masih jalan di tempat," kata Choiriyah kepada Tempo, akhir pekan lalu di Jakarta.

Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam penyelesaian pembayaran pajak kontraktor minyak dan gas asing senilai Rp 1,6 triliun. "Karena ini masalah yang terkait tiga badan itu. Apalagi itu file lama," ujar Kepala BP Migas Priyono, Sabtu pekan lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan agar detail anggaran belanja setiap kementerian dan lembaga negara dibuka ke publik. Langkah ini, menurut dia, merupakan cara untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

"Kalau perlu, setiap kementerian mempublikasikan anggarannya di web site, berapa mobil yang akan dibeli, dengan harga berapa, sehingga rakyat bisa membandingkan apakah wajar harga pembelian mobil tersebut," kata Hatta di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh akan mengeluarkan peraturan menteri untuk menertibkan sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). "Satu-dua bulan ini keluar permen-nya," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, Mansyur Ramli, kemarin.