Disaat sebagian besar masyarakat mungkin sedang tebak-tebakan apakah benar "noise" di sebuah rekaman wawancara televisi adalah musik penjual roti, diam-diam sejumlah pejabat di daerah terus menumpuk kekayaan. Proses hukum terhadap pejabat daerah agak senyap dan berlarut-larut.
Sebanyak 142 kandidat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengikuti tes makalah hari ini di gedung Pengayoman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Makalah tersebut nantinya harus berupa tulisan tangan," kata Sekretaris Panitia Seleksi Achmad Ubbe saat dihubungi kemarin. Menurut dia, para calon itu akan diminta membuat makalah sepanjang 20 halaman dengan tema tertentu.
Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan membawa pulang politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dari luar negeri bukan perkara mudah.
Menurut dia, upaya itu harus berhadapan dengan otoritas negara lain tempat Nazaruddin menetap. "Setiap negara punya kedaulatan sendiri. Tempat Nazaruddin bermukim sekarang bukan tempat yang sederhana yang mudah dimasuki," katanya ketika dihubungi kemarin. "Karena itu, kami harus benar-benar meyakinkan negara setempat bahwa Nazaruddin ada di sana."
Moratorium perekrutan pegawai negeri sipil dinilai tak cukup menjadi solusi atas masalah pemborosan ongkos birokrasi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berpendapat, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pemberian remunerasi atau penggajian.
"Remunerasi tanpa punishment tak efektif untuk meningkatkan kinerja birokrasi," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, di Jakarta kemarin.
Belum lagi rekening gendut perwira polisi tuntas diusut, kini muncul laporan rekening gendut pejabat daerah. Yang pertama adalah sejumlah jenderal polisi yang dilaporkan memiliki rekening dalam jumlah tak wajar. Yang kedua, kisah tentang sejumlah gubernur dan bupati yang ditengarai juga menyimpan celengan buncit.
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan aktor Herman Felani, yang dibekuk di rumah temannya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Lawan main Lidya Kandou dalam film Masih Adakah Cinta itu dititipkan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya kemarin dinihari. "Dia dititipkan sementara karena bagian administrasi di LP Cipinang pada Minggu dinihari sudah tidak ada," kata pengacaranya, Syafri Noer, kemarin.
Rugikan Negara Rp 62,65 Miliar
Sebanyak 50 kasus tindak pidana korupsi di Jateng sepanjang 2010 hingga semester I/2011 telah ditangani melalui audit investigatif. Penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian negara mencapai Rp 62,65 miliar.
Kepala BPKP Jateng Mochtar Husein mengungkapkan, strategi pemberantasan korupsi tidak melulu bersifat represif seperti membantu penyidik kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri melakukan audit investigatif. Pihaknya juga menggelar sosialisasi antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.
Hari Ini Resmi Dipecat Demokrat, • Tak Ada ’’Pembersihan’’ di Rakornas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti kuat bahwa Muhammad Nazaruddin ternyata adalah perancang atau yang memberi perintah pengumpulan dana suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.
KPK menemukan bukti-bukti tersebut dari penggeledahan dokumen, termasuk softcopy dalam hard disk, serta keterangan para tersangka dan saksi-saksi.
Muhammad Nasir, sepupu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal dirinya.
Menurut Nasir, pencekalan dirinya itu dikarenakan keinginan KPK untuk mendapatkan Nazaruddin.
“Saya bingung kok pake kasus Wisma Atlet untuk mencekal saya,” kata Nasir di Jakarta belum lama ini.
Ia menambahkan, dirinya tidak mengenal sama sekali dengan Andi Malaranggeng dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.
Problem kepemimpinan makin mencolok karena ada fenomena bottle neck di tingkat generasi tertentu, bahkan dapat dikatakan terjadi stagnasi regenerasi.