Suksesi KPK Diujung Tanduk, DPR Harus Segera Lakukan Seleksi

Press Release KOALISI PEMANTAU PERADILAN
 
Suksesi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di ujung tanduk. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan ditahapan Panitia Seleksi (pansel), 8 (delapan) orang calon yang lolos kini berada ditengah ketidakpastian. Bukannya fokus untuk membahas tahapan fit and proper test, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mempersoalkan tentang jumlah calon yang seharusnya dikirimkan pansel, yakni berjumlah 10 orang sesuai perintah undang-undang.

Meluruskan Persepsi Keliru Proyek e-KTP

Press Release

Dalam pelaksanaannya, proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP menimbulkan berbagai macam persoalan yang memicu kontroversi yang luas di publik. Dalam tahap tender misalnya, begitu selesai dilaksanakan sudah muncul gugatan karena dianggap tidak fair. Selain itu proses pelaksanaannya juga tersendat-sendat, bahkan ada kekuatiran proyek ini tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

Proyek E-KTP Cacat Sejak Lahir

Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dinilai menyalahi aturan. Undang-undang no 23 tahun 2006 mengamanatkan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal, bukan kartu pengenal elektronik (e-KTP).

Pengadilan Tipikor Bisa Jadi ”Surga” bagi Koruptor

Bebasnya terdakwa korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad di Pengadilan Tipikor di Bandung menambah daftar kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kurang dari dua tahun sudah 26 terdakwa kasus korupsi yang divonis dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor setelah lahirnya UU Pengadilan Tipikor pada 2008.

Skandal Nazarudin; Nazaruddin: Anas-Angie Terima Uang

Tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, M Nazarudddin terus menebar tudingan.

Kini dia menyebut dua mantan rekan satu partainya sebagai pihak penerima dana terkait proyek wisma atlet itu. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat  Anas Urbaningrum dan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh yang akrab disapa Angie.”Saya akan ngomong apa adanya,” kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Lagi, Terdakwa Korupsi Divonis Bebas

Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad bersujud setelah dinyatakan bebas oleh hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, dalam sidang pembacaan vonis, kemarin.

Sidang Korupsi Dirut PLN; Hamzah Haz Pertanyakan Proyek CIS-RISI

Saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz menyurati Dewan Komisaris PLN mengenai proyek di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang.

Surat Hamzah Haz yang menjabat wapres periode 2001-2004 itu memicu kehati-hatian PLN dalam melaksanakan proyek pengadaan outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI).

Masa Depan KPK

Upaya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mudah karena memerlukan studi kelayakan yang dapat diterima ketika itu (era Reformasi) dan memenuhi harapan rakyat yang dimandatkan dalam TAP MPR Nomor XI/1998.

KPK dan Pemberantasan Korupsi

Pada talkshow SINDO Radio bertajuk ”KPK, Sesuatu banget”, Sabtu (8/10) lalu, salah seorang panelis, Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar,memberikan dua contoh kasus korupsi yang amat kontras.

Pertama, kasus pengadilan atas mantan menteri kelautan dan perikanan masa Kabinet Megawati Soekarnoputri, Rokhmin Dahuri, yang divonis bersalah dan masuk penjara. Namun, hingga kini mereka yang menerima uang sumbangan dari Rokhmin tidak pernah diperiksa, diadili, atau diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Bibit: Ada Uang di Balik Remisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencium ada aroma uang dalam pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan terhadap narapidana. Namun, KPK belum mengambil tindakan apa pun. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengaku tahu persis bahwa dalam pemberian remisi ada ”uang jasa”.

Subscribe to Subscribe to