Masyarakat Tolak Monopoli Air

Air di rumah lama tak mengalir, empat orang warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) nekat mandi dan mencuci di kolam Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menikmati air jernih yang tak henti mengalir ke pinggir kolam.

Silang Pendapat dalam Judicial Review RSBI

Sidang lanjutan judicial Review Pasal 5 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) berjalan penuh perdebatan. Saksi dan ahli yang diajukan pemohon dan termohon saling beradu argumentasi.

KPK Diminta Selidiki Korupsi Sukhoi

Dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Sukhoi dinilai merugikan negara sekitar Rp 800 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri sejumlah kejanggalan dalam proyek pengadaan enam pesawat jenis Su-30 MK2 ini.

Di Garut APBS itu Partisipatif...

Intan, melongok keluar ketika saya mulai membidikkan kamera. Bukan lewat jendela. Kepala mungilnya menerobos dinding kelas yang bolong melompong.

Kertas Kerja: 6 Kasus Korupsi Daerah
UU Tipikor Efektif Jerat Pembalakan Liar

Penggunaan undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dinilai akan lebih efektif menjerat pelaku tindak kejahatan di sektor kehutanan. Penanganan kasus kejahatan hutan yang sistematis tidak dapat diatasi hanya dengan menggunakan UU Kehutanan.

Pembelian Sukhoi Berpotensi Rugikan Negara Rp 1,5 Triliun

Proyek pengadaan 6 pesawat Sukhoi SU 30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan dikhawatirkan merugikan negara hingga Rp 800 miliar-1,5 triliun. Pemerintah diminta mengawasi proses pengadaan barang di Kemenhan yang dianggarkan mencapai Rp 150 triliun untuk periode 4 tahun.

Presiden Harus Dukung Pengetatan Remisi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap 7 terpidana kasus korupsi dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden diminta segera mengambil langkah tegas, mengeluarkan aturan hukum yang lebih rinci untuk mengatur prosedur pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Fungsi Eksekusi KIP Harus Diperkuat

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) masih dianggap macan kertas, karena tidak memiliki fungsi eksekusi. Bekerjasama dengan Mahkamah Agung, putusan KIP kini memiliki kekuatan untuk eksekusi secara paksa.

Subscribe to Subscribe to