Harapan masyarakat agar koruptor dapat dihukum seberat-beratnya kembali terganjal,
menyusul disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tanggal
6 Desember 2022 lalu. Hal ini kian menunjukkan bahwa arah politik hukum pemberantasan
korupsi semakin tidak jelas dan mengalami kemunduran. Betapa tidak, sebagian besar rumusan
pasal tipikor yang dimasukkan dalam RKUHP justru memberangus kerja-kerja pemberantasan
korupsi.

Sebanyak 24 panel karya seni dalam bentuk komik dipamerkan saat acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar ICW pada awal Desember (9/12/2022) lalu, di KALA Dikalijaga, Jakarta Selatan. Karya – karya tersebut lahir dari proses kolaborasi ICW bersama tiga orang seniman perempuan dalam kampanye antikorupsi “Art Collaboration” edisi komik strip.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun ini layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat. Setelah menggempur habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi regulasi kelembagaan, ditambah mengobral remisi dan pembebasan bersyarat kepada para koruptor, kali ini hukuman kepada pelaku korupsi pun berhasil dipangkas melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada sidang tahunan MPR jelang peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima agenda besar nasional. Satu dari sekian agenda nasional tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat, menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal. Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah.

Seleksi Tahap 1 (Administrasi)

Permasalahan korupsi di Indonesia nampaknya tidak pernah sepi dari pembicaraan dan perdebatan, termasuk strategi penanggulangannya. Sebab, dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya. Sehingga adanya anggapan yang mengibaratkan korupsi seakan seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan sepertinya tidaklah berlebihan. 

Pada bulan Agustus 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Prof. Dr. Karomani, Rektor Universitas Lampung (UNILA) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Setelah sukses dengan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) pemuda, aparatur desa, guru, dan lainnya, ICW akan mengadakan SAKTI Perempuan. Bekerja sama dengan Sikola Mombine, SAKTI Perempuan akan diadakan di Kota Palu pada 13-18 Desember 2022. Untuk itu, ICW mengundang perempuan aktif berusia 20-35 tahun untuk mendaftar sebagai calon peserta SAKTI.

Pendaftaran melalui bit.ly/saktiperempuan

BANDA ACEH - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyelenggarakan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2022. Bekerja sama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, AKJA tahun ini dibuat regional untuk empat wilayah dan pengumuman penganugerahan karya terbaik serta terfavorit berlangsung di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Jumat (21/10/2022).

Selamat!

Indonesia Corruption Watch mengucapkan selamat dan terima kasih, kepada seluruh jurnalis yang telah mendaftarkan karya jurnalistik dalam Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2022 Regional Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan NTT. Setelah melalui proses penilaian oleh juri yang terdiri dari jurnalis senior, praktisi media dan pegiat antikorupsi, maka dengan ini ICW mengumumkan karya jurnalistik yang masuk nominasi karya terbaik dan terfavorit.