Konflik kepentingan adalah masalah yang kerap muncul dalam Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ). Meski tidak identik dengan korupsi, konflik kepentingan dalam PBJ penting dikelola dengan baik agar tidak berujung pada korupsi atau persekongkolan yang mencederai prinsip PBJ. Oleh karena itu, regulasi dan sistem PBJ penting disiapkan untuk secara efektif menangani konflik kepentingan.

Konflik kepentingan berkelindan dengan tindak pidana korupsi. Kesimpulan yang sempat diutarakan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, itu bukan tanpa alasan. Sebab, situasi konflik kepentingan dapat mendorong seseorang yang memiliki posisi sebagai pengambil kebijakan bertindak dan memutuskan dengan sudut pandang subjektif dan menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu, pendekatan jalan keluar untuk mengatasi konflik kepentingan mesti dijalankan secara paralel, baik pencegahan maupun penindakan.