Pernyataan Pers

Indonesia Corruption Watch menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan oleh EDN yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta. EDN diduga telah telah mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewenangannya selaku pejabat BPK Perwakilan Jakarta berkaitan dengan Pemeriksaan BPK Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Surabaya, antikorupsi.org (11/10/2015) – Banyak cara untuk menularkan semangat gerakan pemberantasan korupsi kepada generasi muda. Salah satunya kegiatan kemah aksi antikorupsi yang diadakan oleh Future Leader for Anti Corruption (FLAC) chapter Surabaya yang bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komunitas Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Surabaya.

Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Tanggal 9 Desember mendatang, masyarakat akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Memilih calon yang jujur dan berintegritas menjadi faktor terpenting bagi masyarakat dalam pilkada, demi keberlangsungan daerah tersebut.

“Kriminalisasi Pelapor Dugaan Politik Uang Akan Mematikan Demokrasi dan Partisipasi Publik”

Lebih dari satu tahun berlalu, perhelatan pemilu presiden masih menyisakan persoalan. Salah satu persoalan yang tengah berlansung adalah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu seperti politik uang.

POKOK BERITA:

“Ahok di Hari Pahlawan: Kita Cuma Diminta Jangan Korupsi, Masa Nggak Sanggup!”

Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) – Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengawal dan mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tidak terkecuali pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pembiaran kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu contoh ketidaktegasan Presiden, sekaligus sikap pemerintah di bidang penegakan hukum.

Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) - Koalisi Pemantau Peradilan (KKP) meminta panitia seleksi (pansel) hakim ad hoc tipikor agar lebih transparan dalam proses seleksi yang masih berjalan. Hal itu terkait rencana pansel akan mengadakan proses seleksi wawancara pada 12-13 November 2015 di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.

Jakarta, antikorupsi.org (10/11/2015) - Korupsi telah merusak seluruh sendi kehidupan berbangsa, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Sayangnya masyarakat cenderung permisif terhadap praktek dan perilaku tercela tersebut. Madrasah Anti Korupsi diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi masyarakat.

POKOK BERITA:

“Rio Capella Diduga Aktif Minta Suap”

Jakarta, antikorupsi.org (06/11/2015) - Deforestasi di Kalimantan Tengah termasuk tinggi di Indonesia. Akibat deforestasi tidak terencana tersebut 661.340 hektar lahan dan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami kerusakan. Deforestasi itu disumbangkan oleh 59 perusahan yang layak ikut perhitungan PP No 60/2012. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran sehingga Aidenvironment dan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan data tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (02/11/2015).