Pemerintah berjanji mengupayakan pemenuhan amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penyediaan anggaran pendidikan seperlima dari belanja negara berjalan seiring dengan anggaran pengentasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan.
Komisi Yudisial (KY) masih menyoroti penanganan kasus korupsi di DPRD Banten yang beberapa tersangkanya sudah divonis majelis hakim. Salah satunya adalah Tuti Indra Sutia, sekretaris panggar (panitia anggaran). Vonis untuk Tuti yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banten dinilai keliru. Karena itu, KY akan melayangkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Alokasi anggaran pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, 2006 meningkat 19,82 persen lebih. Namun, kenaikan anggaran sebesar Rp 28 miliar lebih itu belum bisa membebaskan biaya pendidikan dasar. Pemerintah tidak punya rencana besar, akan dibawa ke mana arah pendidikan. Dinas pendidikan seperti syok dengan kenaikan anggaran yang fantastis ini, ujar Budi Hartanto, anggota Komisi IV DPRD Solo yang membidangi masalah pendidikan, kemarin.
Probosutedjo, terpidana perkara korupsi dalam proyek hutan tanaman industri Rp 100,931 miliar, berkonsultasi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia untuk mencari bukti baru. Bukti baru (novum) diperlukan untuk memperkuat pengajuan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung. Informasi dari APHI berguna untuk pembelaan, kata Yan Juanda Saputra, pengacara Probo, ketika dihubungi kemarin di Jakarta.
Orang mungkin mengira, setelah Probosutedjo berani membongkar praktik mafia peradilan yang menjadikan dirinya sebagai sapi perah, mulai pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung (MA), di masa depan praktik mafia peradilan akan berkurang secara signifikan. Paling tidak, tidak akan separah sebagaimana yang selama ini berlangsung.
Di mata Komisi Pemberantasan Korupsi, Khairiansyah adalah sosok whistleblower yang menjadi tokoh penting atas terbongkarnya kasus penyuapan di tubuh Komisi Pemilihan Umum.
Karut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Tapi, hingga saat ini belum ada bukti yang bisa menyeret pengacara dan hakim nakal ke meja hijau.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menjadwalkan penyitaan dokumen di Sekretariat Negara, yang terkait dengan kasus korupsi dalam penyelenggaraan peringatan Konferensi Asia-Afrika pada April 2005.
Setelah menyerahkan lima tersangka kasus korupsi dana jatah bahan bangunan rumah pengungsi Poso, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akan memeriksa sedikitnya 20 saksi yang dianggap mengetahui aliran dana kasus ini. Mereka akan dimintai keterangannya dan tak menutup kemungkinan menjadi tersangka tambahan, kata Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Oegroseno seusai salat Jumat di Dusun Salena I, kampung para pengikut aliran Madi.
Penetapan tersangka dilakukan setelah serah-terima jabatan.
