Konsulat Jenderal RI berbicara dengan Hadianto selama satu jam.

Presiden setuju untuk tidak mengambil keputusan.

Salah seorang pelapor Korupsi di Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, Spd di pecat dengan tidak hormat oleh Bupati Dompu. Alasan pemecatan tersebut karena hukuman disiplin berat menurut versi Bupati Dompu.

Izin penahanan mantan pengacara PT Indobuildco, Ali Mazi (sekarang Gubernur Sulawesi Tenggara), yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini tidak digunakan oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor. Pasalnya, tiga alasan dilakukannya penahanan tersangka, yakni mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri tidak didapati pada Ali Mazi.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum. Kali ini KPK menyelidiki proyek pengadaan kartu pemilih Pemilu 2004 yang diketuai Hamid Awaludin, yang kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dia dinilai tidak mengecek surat tanah dengan benar.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi penjelasan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto soal penerimaan uang prestasi oleh kepolisian dan soal kuitansi senilai Rp 8,5 miliar untuk Trunojoyo I saat Polri menangani kasus Bank BNI.

Meskipun sudah hampir setengah tahun sejak pencanangan reformasi peradilan di Mahkamah Agung, wajah MA masih tetap sama. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI atau SIMARI, yang seharusnya menjadi tempat para pencari keadilan mencari informasi mengenai perkara mereka, masih tetap tidak berfungsi dengan baik.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Arminsyah belum menetapkan waktu eksekusi bagi 10 anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 yang divonis melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp 997 juta. Kami belum menetapkan kapan waktu pelaksanaan eksekusi. Arminsyah menyatakan, untuk melaksanakan eksekusi, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Cecep Harefa, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan buku sosialisasi Komisi Pemilihan Umum, berkeras tidak berhubungan langsung dengan KPU dalam proyek buku itu. Proyek pengadaan itu diperoleh melalui rekan saya, tidak dari KPU, ujar Cecep di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.