Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan sikap yang terkenal dalam filosofi Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jero, untuk kasus mantan Presiden Soeharto dan juga kasus semua mantan Presiden Indonesia. Posisi Soeharto tidak akan diletakkan melulu pada posisi yang salah.
Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menerima rumah dan tanah di Bandung, milik tersangka bekas Wali Kota Ciamis Oma Sasmita.
Kuasa hukum Komisi Yudisial menilai para pemohon yang terdiri atas 31 hakim agung tidak memiliki legal standing (dasar menggugat) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dan formal Undang-Undang Komisi Yudisial.
Mahkamah Agung belum akan menyikapi rekomendasi Komisi Yudisial tentang sanksi terhadap majelis hakim kasus dugaan suap Mahkamah Agung dengan terdakwa Harini Wijoso. Menurut juru bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, tidak ada aturan bahwa Mahkamah Agung harus menjawab rekomendasi tersebut. Dibahas atau tidak (rekomendasi), itu tidak diatur dalam undang-undang, ujarnya saat dihubungi kemarin.
Mahkamah Agung diminta menyatakan pengadilan Soeharto tidak mungkin dilanjutkan. Alasannya, menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Endin A.J. Soefihara, kondisi kesehatan Soeharto tidak memungkinkan untuk menjalani pengadilan.
Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono harus tinggal lebih lama di tahanan Mabes Polri. Permohonan penangguhan penahanan tersangka dugaan korupsi PLTG Borang itu ditolak.
Para obligor BLBI (Bantuan Likuditas Bank Indonesia) dibayangi ketidakpastian hukum. Kejagung tidak menjamin pelunasan utang para obligor BLBI di Depkeu menjadi tiket pembebasannya dari jerat hukum.
Akan ditolak jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sudi Ahmad, salah seorang terdakwa kasus penyuapan Mahkamah Agung yang ditahan di Polda Metro Jaya, meninggal dunia. Sebelumnya, dia mengeluhkan sidang perkaranya yang terkatung-katung gara-gara hakimnya berseteru.
Kejaksaan Agung terus berupaya meyakinkan publik bahwa penerbitan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) Pak Harto tidak berarti mengampuni mantan penguasa Orde Baru itu. Selain menyiapkan gugatan perdata, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kini sedang mempertimbangkan pengusutan harta Pak Harto.
