Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Suyitno Landung dijadwalkan akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis mendatang.
Pejabat publik diberi ruang membuat kekecualian atau diskresi.
ICW telah mengadakan dua kali survey CRC (Report Cards System) berturutturut tahun 2004 dan 2005 untuk mengetahui penilaian orang tua murid atas pelayanan pendidikan yang diperoleh anaknya. Ruang lingkup survey dibatasi pada seluruh SD negeri dengan alasan bahwa SD negeri mendapatkan dukungan keuangan penuh dari pemerintah. Bagaimana hasilnya?
Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD harus dijaga agar jangan sampai birokrasi pendidikan menjadi pihak yang menarik keuntungan. Perlu ada revolusi dalam sistem pengelolaan dan pengawasan anggaran pendidikan yang terpisah antara anggaran untuk birokrasi pendidikan dan anggaran untuk sekolah.
Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara Soeharto tidak bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan pengobatan Soeharto sampai sembuh.
Dari tokoh-tokoh penting yang telah dan sedang menjalani proses hukum dalam kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,2 triliun yang dilakukan Grup Gramarindo, tuntutan pidana mati bagi Dicky Iskandardinata merupakan tuntutan hukum tertinggi yang pernah dijatuhkan jaksa penuntut umum.
Sebanyak 14 pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok, termasuk sejumlah kepala sekolah, bakal kena sanksi menyusul selesainya pemeriksaan Badan Pengawas Daerah. Mereka dinilai telah memotong dana rehabilitasi sekolah, bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Dua mantan pejabat Bea dan Cukai Tanjung Priok I, yang menjadi tersangka masuknya beras Vietnam secara ilegal pada 2003, menolak tuntutan jaksa yang menuntut 20 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin.
Tommy Soeharto mungkin akan diperiksa di Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi mobil nasional (mobnas) PT Timor Putra Nasional (TPN). Namun, waktunya belum dipastikan. Penyelidik masih berkonsentrasi pada pemeriksaan saksi dari kalangan pemerintah, seperti Ditjen Pajak Depkeu, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan Men BUMN.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin berjanji mengusut kaburnya dua obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dicekal ke luar negeri sejak 24 Mei lalu. Kedua obligor itu adalah bos Texmaco yang juga pemilik Bank Putera Multikarsa Marimutu Sinivasan serta Agus Anwar, bos Bank Pelita dan Bank Istimarat.
