Kasus dugaan korupsi impor beras dari Vietnam yang melibatkan Widjanarko Puspoyo ternyata ikut menyeret adiknya, Widjokongko Puspoyo. Tim penyidik telah menetapkan mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko dan adiknya, Widjokongko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kedua yang melibatkan Widjanarko.
Tenggat waktu pelaksanaan wajib belajar yang telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tinggal satu tahun.Tapi belum terlihat langkah serius untuk merealisasikannya. Pemerintah justru menurunkan persentase anggaran pendidikan sehingga lebih rendah dibandingkan pada tahun 2006.
Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Mi-17 buatan Rusia, Selasa (24/4), ditahan Kejaksaan Agung. Tiga tersangka ini berasal dari kalangan sipil.
Perjanjian ekstradisi dengan Indonesia diteken Jumat mendatang.
Selama tahun 2006, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pada 51 personel pengadilan. Meski ada peningkatan jumlah personel yang dikenai sanksi, tahun sebelumnya hanya 40 orang, hal itu belum mampu mengikis pandangan publik bahwa pengawasan internal MA tidak efektif.
Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memiliki arah yang jelas. Penegakan hukum kasus korupsi hanya diarahkan pada kelompok tertentu, yaitu mereka yang lemah secara politik, mampu memberi setoran, atau diarahkan pada lawan-lawan politik.
Konsep perencanaan anggaran berperspektif jender awalnya adalah untuk menjawab persoalan besar perencanaan anggaran pro rakyat miskin (Pro poor budgetting). Mengingat selama ini anggaran yang memihak perempuan masih diabaikan, maka perlu ada pengarusutamaan gender di level pengambilan keputusan.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengambil posisi pasif dalam menyikapi kasus aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan ke sejumlah anggota DPR. Mereka juga sepakat untuk tidak mengadukan persoalan ini ke Badan Kehormatan atau BK DPR karena belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran dari sisi kode etik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberhentikan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, terkait kasus penggunaan rekening Departemen Hukum dan HAM untuk menerima transfer uang Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar dari Banque Nationale de Paris et de Paribas (BNP Paribas) cabang London.
