Pencopotan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memang menimbulkan pertanyaan. Ia termasuk sosok yang cukup jauh dari spekulasi media mengenai siapa-siapa yang bakal diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menilai data badan usaha milik negara tak perlu masuk kategori informasi yang bisa diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Detail informasi tak boleh diakses, katanya dalam diskusi soal RUU KMIP, sebelum pengumuman perombakan kabinet, di Jakarta kemarin.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki digugat oleh Forum Pemantau Reformasi Anti-Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan Peduli Harta Negara.
Data termasuk hasil penilaian WTO dan audit perusahaan Tommy.
Perlu konsolidasi seluruh kelompok pro demokrasi untuk memberantas korupsi di Jawa Barat
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) diduga telah melakukan salah kelola kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait dengan pemberian voucher (kupon) pendidikan. Pemberian voucher kenyataannya sangat subjektif dan diskriminatif hanya ke kelompok agama tertentu saja.
Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk Aceh menduga penggunaan dana oleh Badan Rahabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias sepanjang tahun 2006-2007 banyak yang menyimpang, terutama dalam pengadaan peralatan, pembangunan rumah korban tsunami, dan pemberian gaji ganda.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diingatkan agar dalam pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan diskriminatif. Jika pemberantasan korupsi masih tebang pilih, dikhawatirkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi akan dimanfaatkan petualang politik yang tiba-tiba masuk di tengah jalan untuk menjatuhkan pemerintahan.
