Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?
Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.
Belakangan ini publik dikagetkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya di lantai 6 dan 12 Kementerian Perhubungan (Kemenhub). OTT yang dilakukan 11 Oktober 2016 tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Tito Karnavian, dan berhasil menjerat 2 staff Kemenhub, satu pihak dari swasta dan 3 lainnya merupakan tenaga honorer. Para pelaku kedapatan menyimpan Rp 34 juta dan Rp 61 juta serta 6 buku tabungan dengan jumlah nominal mencapai Rp 1 Miliar dan beberapa dokumen terkait.
Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Oktober 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Selama dua tahun rezim pemerintahan berjalan, agenda pemberantasan korupsi dinilai masih jauh dari harapan.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah berujar, dalam aspek aparat penegak hukum, kinerja mereka dinilai belum mendekati pencapaian ideal. “Kinerja aparat penegak hukum masih belum maksimal,” cetusnya di Kalibata, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.
POKOK BERITA:
“2 Tahun Memimpin, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi”
Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Oktober 2016 – Sejumlah tokoh mengkritisi jalannya rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Selama dua tahun pemerintahan berjalan, Jokowi – JK dinilai tidak memiliki perhatian serius terhadap sektor hukum.
Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Oktober 2016 – Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra menilai sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprihatinkan. Hal itu menurutnya tercermin dalam dua tahun pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (JK).
“Ini sebetulnya institusi yang paling memprihatinkan. Bukan institusinya, tapi sikap Presiden sangat memprihatinkan terhadap KPK dalam dua tahun ini,” ujar Saldi, dalam diskusi dan peluncuran buku ‘Hukum yang Terabaikan: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi’ di Kantor ICW, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.
POKOK BERITA:
“KORUPSI BUMD JAWA TIMUR”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Rabu, 19 Oktober 2016
“Dua Lagi Bupati Dibidik KPK”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Selasa, 18 Oktober 2016
POKOK BERITA:
“KPK Sisir Peran Bupati”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 17 Oktober 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 12 Oktober 2016 - Otonomi daerah (otda) telah berjalan selama 15 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang dimiliki tiap daerah. Namun permasalahan juga muncul seiring diterapkannya desentralisasi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 saja, 183 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi. Jumlah tersebut belum mencakup 9 tahun sebelumnya sejak otda berjalan pada tahun 2001.
