Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak hakim konstitusi untuk menolak permohonan pengujian masa jabatan hakim. Saat ini, terdapat dua permohonan pengujian terkait masa jabatan Hakim Konstitusi.

Dua permohonan terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yaitu pertama, permohonan pengujian UU MK yang meminta agar Hakim Konstitusi diberikan masa kerja sampai usia 70 tahun. Permohonan diajukan oleh hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peringatan kepada tujuh hakim MK. Sembilan hakim diminta untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Peringatan yang diberikan berkaitan dengan permohonan pengujian yang sedang berlangsung terhadap UU nomor 24/2003 jo UU nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pengujian berhubungan dengan ketentuan Masa Jabatan Hakim Konstitusi.

POKOK BERITA:

“Rp100 Juta untuk Balas Budi”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/11/30/Rp-100-Juta-untuk-Balas-Budi

Kompas, Rabu, 30 November 2016

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. Rancangan ini akan mengubah kekuasaan kehakiman sekarang karena membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman kepada lembaga lain.

POKOK BERITA:

“PT EK Prima sebagai Korporasi Akan Didenda”

Tempo, Jumat, 25 November 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan menyeret PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) sebagai korporasi dalam kasus suap terhadap Handang Soekarno. Pemilik perusahaan, Rajesh Rajesh Rajamohan Nair, menyuap sebesar Rp 1,9 miliar untuk menghapus surat tagihan pajak kepada PT EK Prima sebesar Rp 78 miliar.

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Penggantian Ketua DPR Diproses”

Kompas, Kamis, 24 November 2016

Keinginan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengembalikan Setya Novanto ke posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. DPP mengumpulkan dan menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR agar memperjuangkan dan mengamankan keputusan DPP.

POKOK BERITA:

“Perhatikan Opini Publik”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/11/02/Media-Mainkan-Peranan-Kunci

Kompas, Rabu, 23 November 2016

Permasalahan kehadiran (presensi) anggota DPR selalu mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Data yang dihimpun WikiDPR menunjukkan bahwa anggota DPR sering abai terhadap kehadiran di rapat-rapat kerja. Selama masa sidang kesatu saja (2016–2017), tepatnya 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Itu berarti hanya 234 di antara total 560 anggota DPR yang hadir dalam setiap rapat.