Eksklusivisme Polisi dan Jaksa Harus Segera Dihilangkan

Eksklusivisme di tubuh polisi dan jaksa harus segera dihilangkan. Kalau tidak, bukan saja polisi dan jaksa semakin sulit bekerja sama, tetapi rakyat yang menjadi pencari keadilan juga akan terabaikan.

MA Tak Bisa Berlindung di Bawah UU Tahun 1941

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kembali mengancam melaporkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Anwar berpendapat, MA tidak bisa berlindung di balik HIR (Herziene Inlandsch Reglement) No 44 Tahun 1941 (UU Hukum Perdata) untuk menghindar dari audit biaya perkara. Sebab, pemeriksaan pengelolaan keuangan negara diatur oleh UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi.

Presiden Jangan Degradasi KPK

Pemerintah Bisa Pangkas Kewenangan KPK

KPK Kembali Tahan Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis (17/4), menahan Hamka Yandhu, anggota DPR, terkait kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR tahun 2003. KPK juga menahan Anthony Zeidra Abidin, mantan anggota DPR, yang kini menjadi Wakil Gubernur Jambi, terkait perkara itu.

Golkar Siap Bela Hamka dan Antony

Badan Kehormatan segera berkoordinasi dengan KPK.

Penahanan Burhanuddin Abdullah; Pelaku atau Korban?

Semua orang tahu, pada 10 April 2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi tersangka penyalahgunaan dana BI sebesar Rp 100 miliar.

Rumah Dinas; Ketika Karut-marut Mengurus Aset Negara

Hari-hari mencemaskan keluarga Peter Patta Sumbung, mantan Wakil Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat, belum berlalu. Rumah milik negara yang ditempatinya di Jalan Gedung Hijau, Pondok Indah, Jakarta Selatan, selama 27 tahun, setiap saat bisa diambil alih negara.

Kejaksaan Susun Gugatan Perdata PT Timor

Kejaksaan sedang menyusun gugatan perdata yang ditujukan kepada PT Timor Putra Nasional. Menurut Direktur Perdata Kejaksaan Agung Dachamer Munthe, kejaksaan juga telah membentuk tim jaksa pengacara negara untuk menangani perkara tersebut.

Modus Suap DPR; Amplop Diberikan setelah Mendarat

Modus suap yang diterima para anggota DPR saat berkunjung ke Bintan, Kepulauan Riau, semakin terkuak. Anggota FPKS yang duduk di Komisi IV Jalaluddin Satibi kemarin menceritakan bagaimana para penyuap melakukan transaksi dengan para wakil rakyat.

KPK Periksa Yusron Ihza Mahendra

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Yusron Ihza Mahendra, yang juga pendiri firma hukum Ihza & Ihza, kemarin dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan soal Motorbike, kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., ketika dihubungi Tempo kemarin.

Subscribe to Subscribe to