Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2016 pada peringkat ke-90 (dari 176 negara), dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih).

Bandingkan skor 36 pada 2015 (peringkat ke-88), skor 34 pada 2014 (peringkat ke-107), skor 32 pada 2013 (peringkat ke-114), skor 32 pada 2012 (peringkat ke-118). Dengan skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Asia Pasifik di angka 44 dan di tingkat global 43, kondisi Indonesia masih darurat korupsi di tingkat regional ataupun global.

Rekor tangkap tangan yang digoreskan KPK hingga September tahun 2017 sudah mencapai 17 operasi. Tak dapat dimungkiri, di awal pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) seperti pada kasus yang melibatkan Mulyana WK atau Artalita, publik bersukacita bahwa koruptor yang sebelumnya dianggap untouchable dapat dijadikan pesakitan. 

"In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores" (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Lewat kutipan di awal tulisan ini, jelaslah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tak hanya berdasarkan persangkaan semata. Bukti-bukti yang ada haruslah jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.

HANYA dalam waktu empat tahun, CV Bintang Griyatama sudah menjadi rekanan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama kurun waktu itu, menurut portal opentender.net yang digagas Indonesia Corruption Watch, perusahaan ini memenangkan lelang sebelas proyek yang terbilang besar di daerah tersebut.

Dari jumlah tersebut, sepuluh proyek berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun satu proyek lainnya merupakan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Nilai satu proyek bisa mencapai miliaran rupiah.

Bantuan ternak sapi di Sulawesi Selatan kerap tidak tepat sasaran. Sebelum bergulir ke peternak lain, sapi mati atau dijual.

TIGA lelaki itu asik mengobrol di bawah naungan gubuk kayu yang terbuka. Salah seorang dari mereka berdiri menyambut penulis yang bertandang ke gubuk beralaskan rerumputan kering itu pada 27 Juli 2017.

Bantuan 75 traktor tangan dari APBD Sulawesi Selatan tidak jelas penyalurannya. Janggal sejak proses lelang.

JALAN berbatu sepanjang 30 meteran menghubungkan gudang itu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Waktu menunjukkan pukul 11.30 ketika Makassar Terkini mendatangi tempat penyimpanan alat pertanian itu pada Jumat 30 Juni 2017.

Di sana, hanya ada seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga gudang milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menduduki peringkat 22 dalam “Global Think Tank Index” versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA. Setelah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2010 mendapat peringkat 30 besar, tahun 2017 ICW masuk menduduki peringkat 22 dalam kategori “Top Transparency and Good Governance Think Tank”. Adapun ICW mendapat peringkat 63 untuk “Think Tank to Watch 2018”.

Regenerasi dan peningkatan kapasistas individu adalah dua isu penting di ICW. Bisa dibilang, ICW diisi oleh banyak aktivis dari generasi muda. Salah satunya di divisi public fundraising, divisi yang menjadi tulang punggung ICW untuk program donasi publik, sekaligus sebagai pusat kampanye penyadaran anti-korupsi. Divisi inilah yang juga menginisiasi berbagai macam produk (merchandise) yang digunakan sebagai media kampanye dan sosialisasi, dan secara bersamaan mendorong kesadaran publik dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui program donasi publik.

Hampir 90 persen kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bermerek Toyota disuplai oleh PT Hasjrat Abadi. Perusahaan ini bahkan unggul di berbagai tender di Indonesia Timur karena memiliki 273 cabang resmi Toyota. Jual-beli mobil bukanlah bisnis awal mereka.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Sejak 2011 upaya merevisi UU KPK sudah mulai digagas. Upaya melakukan revisi UU KPK makin agresif dilakukan pemerintah dan DPR  pada tahun 2015.  Tercatat 3 (tiga) kali upaya pembahasan Revisi UU  KPK dilakukan yaitu pada Juni, Oktober dan Desember 2015.