Anggap Cacat Hukum dalam Pembelaan Suap Anggota KPPU
Petinggi Grup Lippo Billy Sindoro mempermasalahkan penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal. Penangkapan pada 16 September lalu di Hotel Aryaduta itu dinilai cacat hukum dan tidak sah.
Usul kenaikan gaji (renumerasi) sebesar 80 persen terhadap 15 departemen disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga pimpinan Antasari Azhar itu meminta usul tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu dan tidak langsung disahkan.
Mahkamah Agung (MA) kembali menjadi bahan perbincangan publik. Setelah menuai kritik keras soal perpanjangan pensiun hakim-hakim tuanya, kemarin MA disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga peradilan tertinggi tersebut dimasukkan dalam kategori memiliki skor integritas terendah.
Yang sudah kita miliki justru terancam bubar.
Komisi Anti-Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission--MACC) mengatakan mereka ingin memiliki Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi seperti yang ada di Indonesia, yang khusus menangani kasus-kasus rasuah. Ironisnya, di Indonesia sendiri keberadaan pengadilan ini justru terancam bubar bila pada Oktober 2009 nanti Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR, berpotensi mengancam pemberantasan korupsi.
Mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dakwaan jaksa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, yang merupakan hukum positif," kata kuasa hukum Aulia Pohan, O.C. Kaligis, saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 3 Februari 2009.
Penggunaan dana bantuan bagi partai politik dari pemerintah dalam APBD tahun 2009 harus diawasi karena rawan penyelewengan. Karena itu, diperlukan kebijakan soal peruntukan dan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan terhadap partai politik itu.
Untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, ada kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi.
Kuasa hukum Aulia Pohan, OC Kaligis, meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak dakwaan jaksa dan tidak menyerah pada tekanan opini publik yang telah menghukum kliennya bersalah.
Aulia Tantowi Pohan merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Rp 100 miliar. Dalam sidang kemarin (3/2), besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menunjuk bekas koleganya sesama di BI, Anwar Nasution, seharusnya ikut dijadikan tersangka.
