Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa 21 kasus dugaan politik uang di seluruh Jawa Tengah yang dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menganulir penyelidikan terhadap Abdul Hadi Djamal. Meski perolehan suaranya dalam pemilu legislatif cukup tinggi, komisi tetap menyidik politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang tersangkut dugaan korupsi dana stimulus fiskal tersebut.
Depdiknas menginstruksi para kepala dinas (kadis) pendidikan kota/kabupaten untuk mengawasi penggunaan dana BOS. Sebab, menurut pantauan mereka, kebijakan pendidikan gratis itu masih diwarnai penyimpangan.
Mutasi sembilan hakim Pengadilan Tipikor dianggap masih menyisakan masalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding bahwa mutasi tersebut telah melanggar mekanisme UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut anggota badan pekerja ICW Febri Diansyah, salah satu aturan yang dilanggar adalah pasal 56 ayat 4.
Pemilihan Umum 2009 sudah sangat dekat, tinggal hitungan hari. Banyak hal terus menjadi perdebatan. Namun, sebagian besar wilayah pembicaraan agaknya tidak akan terlalu jauh dari soal partai politik, kampanye, audit dana partai, dan slogan perubahan.Tanpa mengurangi arti dan tingkat kepentingan poin-poin tersebut, agaknya banyak pihak lupa tentang satu sisi sederhana dibalik adminitrasi dan pencetakan Surat Suara oleh KPU.
Sebagai kepentingan bangsa, pemungutan suara pada 9 April 2009 mau tidak mau harus diselamatkan.
Kontan (No. 25-XIII 2009) melaporkan bagaimana kalangan pengusaha menerapkan prinsip portofolio dengan berinvestasi pada beberapa partai politik dan calon legislatif maupun eksekutif. Tujuannya mengamankan kepentingan bisnisnya, siapapun yang berkuasa.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar bunga aliran dana Bank Indonesia yang disimpan mantan Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata dikembalikan. ”Uang itu diduga hasil kejahatan, seharusnya dikembalikan,” ujar jaksa Rudi Margono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Menurut Rudi, uang tersebut masih berada di rekening atas nama Iwan.
Departemen Kesehatan belum tahu soal laporan tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan potensi dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan terkait dengan proyek pengadaan makanan pendamping air susu ibu (ASI) tahun 2005. Modus korupsinya diduga berupa penggelembungan harga dalam kontrak.
Kejaksaan menunggu salinan putusan secara resmi.
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Amir Piola Isa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo. Majelis kasasi menyatakan terdakwa kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Gorontalo 2001 itu bersalah dan memvonisnya dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara. ”Perkaranya baru kami putuskan. Kasasinya ditolak,” kata ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar saat dihubungi kemarin. Menurut Artidjo, alasan kasasi yang diajukan Amir hanya fakta, bukan penerapan hukum dalam permohonan kasasi.
