KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkabung. Bukan lantaran tak bisa menangkap koruptor, tetapi karena institusi yang setahun terakhir ini bersinar, mendadak redup sejenak karena tergerogoti dari dalam.
Wakil Jaksa Agung tak bisa menjelaskan berapa nilai aset yang sudah disita.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Sjahrial Oesman ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (11/5) sebagai tersangka kasus suap alih fungsi hutan Tanjung Api-Api.
Setelah beberapa hari mengundang pertanyaan berbagai pihak,akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui ditahan.Awalnya, Kejaksaan Agung mengumumkan surat pencekalan untuk Antasari karena menurut Bareskrim Mabes Polri,Antasari sudah berstatus tersangka.
Penasihat hukum Abdul Hadi Djamal, Radian Syam, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari asisten pribadi Jhonny Allen Marbun yang bernama Resko. "Sebab, sosok itu merupakan saksi kunci yang memegang penyerahan uang Rp 1 miliar dari asisten Hadi bernama Hanan," kata Radian kemarin.
KPK akan terus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Indonesia Corruption Watch menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang mempertanyakan keabsahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu bentuk terganggunya Dewan atas sepak terjang Komisi. "Mereka berusaha melindungi anggota DPR yang terlibat kasus korupsi," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko kemarin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi dan membenahi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) terutama dalam pemberantasan korupsi.
| Naskah presentasi ICW |
| Naskah pokok-pokok pikiran evaluasi kejaksaan |
Dua mantan kepala Kantor Pos menyatakan banding atas putusan hakim yang menyatakan mereka terbukti melakukan korupsi terkait dana insentif PT Pos Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Ketua Komisi Antikorupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission--MACC) mengatakan mereka ingin memiliki pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) seperti yang ada di Indonesia, yang khusus menangani kasus-kasus rasuah atau korupsi (Koran Tempo, 4 Februari 2009).
Semua pihak diharapkan memisahkan masalah hukum personal Antasari Azhar yang sekarang menjadi tersangka dengan kerja institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan empat pimpinan KPK adalah sah dan harus dihormati semua pihak.
