Pengubahan PBI Bukan untuk Menyelamatkan Century
Bank Indonesia membantah sejumlah laporan dalam audit investigasi sementara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kasus Bank Century. Sementara itu, BPK diminta mempertajam fokus audit investigasinya terhadap aliran dana Bank Century.
Fokus Gempa, SBY Batal Umumkan Plt Pimpinan
Tim pengacara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak sembarang melaporkan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ke Irwasum Polri. Menurut mereka, Susno justru pernah mengatakan tidak ada kasus penyuapan terhadap pimpinan lembaga antikorupsi itu.
Bagindo diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.
MAJELIS hakim menjatuhi vonis hukuman pidana tiga tahun penjara kepada mantan Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Bagindo Quirinno. Putusan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yakni hukuman penjara selama tujuh tahun.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya menyatakan akan melayangkan uji materi (judicial review) Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Mahkamah Konstitusi dalam satu atau dua bulan lagi.
Propam Periksa Laporan KPK
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bergerak aktif untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Tidak hanya internal Bareskrim, Propam juga akan memintai keterangan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berlarut-larutnya permasalahan antara Polri dan KPK terkait dengan Kasus Bank Century membuat publik makin skeptis dengan arah penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada pemberantasan korupsi. Hal ini ditegaskan dengan terbukanya satu persatu kebobrokan dua institusi tersebut berkaitan dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bila publik merasa bahwa selama ini KPK dianggap sebagai lembaga bersih yang tidak kenal suap, dan selalu menolak bernegoisasi dengan tersangka kasus korupsi. Berdasarkan pengakuan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang menjadi tersangka, maka secara perlahan publik pun kian penasaran, apakah benar KPK, yang dianggap sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah terkontiminasi. Hal tersebut tentu saja membuat publik dibingungkan dengan berbagai manuver dan pernyataan yang pada akhirnya meragukan kredibilitas KPK itu sendiri.
Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang telah disahkan anggota DPR akhirnya tetap mencantumkan kewenangan penuntutan dan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Satu nama dari internal KPK, dua dari kalangan eksternal.
TIM rekomendasi pelaksana tugas (plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima akan menyerahkan tiga nama calon pelaksana tugas Pimpinan KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini (1/10).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunda penetapan dua calon terpilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan asal Komisi XI DPR, yaitu TM Nurlif (Fraksi Partai Golkar) dan Ali Masykur Musa (Fraksi Kebangkitan Bangsa).
Pengadilan Tinggi Khusus Tindak Pidana Korupsi pada PT DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia T Pohan dari 4,5 tahun penjara menjadi empat tahun penjara. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada tiga mantan Deputi Gubernur BI lain, yakni Maman H Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjudin. Mereka juga diperintahkan membayar denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan.
