Kewenangan penuntutan KPK tak diatur.
Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah kemarin sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengesahan dalam sidang paripurna tersebut menyepakati, kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada di setiap ibu kota kabupaten/kota.
ENAM komisi negara menyayangkan dan prihatin atas kriminalisasi terharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kriminalisasi menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia," kata Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Ifdhal Kasim saat membacakan pernyataan bersama komisi-komisi negara di kantor Komans HAM, Jakarta, Selasa (29/8).
SIDANG Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) akhirnya menetapkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Soediarto.
JAKSA Agung Hendarman Supandji menginginkan, terdapat jaksa di antara tiga orang Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan ditunjuk. Hal itu terkait dengan kesepakatan di Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana KPK masih memiliki wewenang penuntutan yang harus dikoordinasikan dengan Jaksa Agung.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia patut berbangga hati atas apresiasi tinggi yang disampaikan oleh dunia internasional. Komisi antikorupsi asal Thailand bahkan berguru dari KPK Indonesia dalam merumuskan formula yang tepat untuk memberantas korupsi di negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva ini.
KOMISI Yudisial (KY) menilai Mahkamah Agung (MA) kurang mempertimbangkan kebutuhan hakim agung yang akan bertugas di MA setelah lewat seleksi di KY.
Komisi yang bertugas merekrut hakim agung itu mempertanyakan calon hakim agung yang dikirim MA.
MAHKAMAH Agung (MA) segera menyiapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di seluruh ibu kota provinsi setelah DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tipikor oleh DPR, kemarin (29/9). Namun, MA mengaku masih kekurangan sumber daya hakim untuk ditempatkan di seluruh ibu kota provinsi.
DPR dinilai tidak mampu mengontrol alokasi anggaran.
SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN 2010 menilai DPR periode 2004-2009 masih lemah dalam menjalankan fungsi penganggaran (hak budget). Dalam lima tahun terakhir DPR dinilai tidak mampu mengontrol alokasi anggaran yang diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat luas atas RAPBN yang lazim diajukan pemerintah setiap tahunnya. Koalisi LSM ini pun memberikan rapor merah kepada DPR karena dinilai gagal dalam menjalankan fungsi penganggarannya tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang menyebutkan bahwa dua pimpinan KPK non-aktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah menerima suap.
"Ada pengambilan dana oleh pemegang saham, padahal sudah disebut jangan diambil."
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelamatan yang dilakukan pemerintah terhadap PT Bank Century Tbk pada November lalu. Temuan ini tertuang dalam laporan sementara audit investigasi Bank Century yang diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu.
