Oktober lalu ada dua peristiwa menarik di Perancis.
Pertama, Jean Sarkozy, putra kedua Nicholas Sarkozy, mundur dari jabatan publik. Kedua, Jacques Chirac diajukan ke pengadilan. Chirac adalah mantan Presiden Perancis yang digantikan Nicholas Sarkozy.
Publik sepak bola dunia tentu masih ingat skandal Calciopoli pada 2006. Sebuah skandal memalukan berupa pengaturan skor yang terjadi di Liga Serie A Italia. Skandal itu juga bermula dari transkrip pembicaraan manajer umum Juventus, Luciano Moggi. Dalam perbincangannya, Moggi kepada Pierluigi Pairetto, kepala asosiasi wasit Italia dan anggota komisi wasit UEFA, mengatakan bahwa wasit-wasit mana yang bakal ditugaskan dalam sejumlah pertandingan timnya pada Serie A dan Liga Champions.
Korupsi jadi wabah yang terus memburu korban dan menyusup dalam mental manusia Indonesia. Mental koruptif warga negeri ini sudah mencapai titik akut. Pemegang kuasa dari pucuk tertinggi sampai di struktur desa sering tergoda untuk mempraktikkan korupsi.
Pergulatan wacana kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman penyadapan KPK, sebuah skandal besar terungkap. Parade kebusukan seperti dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Berbagai pihak terseret dalam pusaran pergolakan yang semakin lama semakin besar ini.Tambal sulam kebohongan terjadi. Hingga akhirnya Tim 8 menguraikan sejumlah kejanggalan di balik proses hukum kontroversial tersebut (9/11). Bahkan, dikatakan, percuma kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga mengembalikan berkas kepada kepolisian dengan alasan, bukti belum lengkap.
Secara bertahap, para ”buaya” mulai terjungkal. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga mengundurkan diri, Kamis (5/11).
Kasus Bibit-Chandra telah menciptakan ruang kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia.
Munculnya kontroversi alibi berdasarkan penelusuran bukti-bukti perkara dari Polri maupun Bibit-Chandra (KPK) membuat masyarakat kian geregetan dalam menyikapi karut-marut penegakan hukum.
Tadi malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat mendadak di Istana Negara. SBY memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum yang juga Sekretaris Tim Delapan Denny Indrayana.
Terdakwa Korupsi APBD Rp 77 M
Bupati Natuna Daeng Rusnadi dan Hamid Rizal, mantan staf ahli gubernur Kepulauan Riau, duduk di kursi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor kemarin (9/11). Keduanya terancam penjara 20 tahun karena diduga terlibat korupsi APBD yang menyebabkan Pemkab Natuna merugi Rp 77,25 miliar pada 2003.
Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas berjanji merealisasikan kebijakan Mendiknas lama Bambang Sudibyo dalam memperbaiki sistem pencairan tunjangan profesi guru. Tahun depan pembayaran tunjangan tersebut masuk dalam komponen gaji guru, tidak lagi terpisah seperti selama ini.
Mahkamah Agung (MA) mendukung upaya pemerintah memerangi mafia peradilan dan makelar kasus (markus) di lembaga-lembaga penegak hukum. Bahkan, MA mengklaim lebih dulu melaksanakan sejumlah upaya pemberantasan markus.
