Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi.

Politik elektoral, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah, hanya sekadar formalitas demokrasi untuk mencari perpanjangan tangan kekuatan bisnis yang mengendalikan kebijakan. Ini tergambar dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah serentak. Hampir seluruh calon yang bertarung dalam proses elektoral tersebut didukung sepenuhnya oleh pebisnis ekstraktif, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah bebas dari konflik kepentingan.

Lapangan Merdeka adalah alun-alun yang merupakan landmark bersejarah Kota Medan. Lapangan seluas 4,88 hektare ini lekat dengan sejarah Kota Medan sejak era kolonial.

ICW memberikan catatan terhadap laporan dana kampanye Pilkada 2024. Laporan kami nilai tidak transparan, mempersempit ruang pengawasan publik, dan terindikasi tidak jujur, sehingga membuka ruang pendanaan gelap dalam kontestasi pilkada.

Pendahuluan

 

Pada 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menentukan siapa yang akan menahkodai daerah mereka selama lima tahun ke depan. Pada masa pergantian pemimpin ini, penting untuk memastikan bahwa para kandidat yang berkontestasi adalah orang-orang dengan rekam jejak yang bersih, memiliki gagasan konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerahnya, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Setelah melalui tahapan seleksi yang panjang, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki nahkoda baru. Alih-alih sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kontestasi pemilihan Pimpinan KPK berujung anti klimaks dan amat sangat mengecewakan.

Aparat penegak hukum kembali berhasil membuka kotak pandora mafia peradilan di lembaga kekuasaan kehakiman. Kali ini, Kejaksaan Agung berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim itu ditangkap atas dasar tuduhan menerima suap dalam proses penanganan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur.

Kamis, 14 November 2024 – Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Urban Poor Consortium, Salam 4 Jari, Rujak Center For Urban Studies, dan Enter Nusantara menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk “Membahas yang Tidak Dibahas Sepanjang Kampanye Pemilihan Gubernur Jakarta” di Resonansi (Rumah Belajar ICW).

Keriuhan netizen soal dugaan gratifikasi private jet yang diterima anak mantan Presiden Indonesia, Kaesang Pangarep berakhir mengecewakan. Harapan publik terhadap KPK untuk menjadikan kasus Kasesang sebagai pintu masuk untuk membongkar gratifikasi  harus pupus dengan kalimat “Bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orangtuanya,” kata Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK.