Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengusut kasus raibnya sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp 1,1 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Sihan T. Rasad mengatakan aset itu diduga diselewengkan oknum pejabat aktif maupun yang sudah pensiun.

"Saya sudah perintahkan Kepala Seksi Pidana Khusus untuk menyelidiki aset daerah yang hilang itu," kata Sihan kemarin. Aset tersebut di antaranya berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Ketua PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (PDIP NTB) Rachmat Hidayat dari dakwaan dugaan korupsi dana APBD NTB 2003 senilai Rp 12,733 miliar. ''Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,'' kata Ali Makki, ketua majelis hakim, kemarin.

Menurut Ali, Rachmat dibebaskan dari dakwaan primer korupsi dan dakwaan subsider penyalahgunaan wewenang ketika menjabat Wakil Ketua DPRD NTB periode 1999-2003.

KPK: Kalau Semua Pelaku Ditangkap, Penjara Penuh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap banyaknya praktik pungutan liar (pungli) dan suap di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Semarang.

Praktik tersebut ditemukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kinerja bidang pidana khusus (pidsus) dan perdata tata usaha negara (Datun) menjadi yang terbaik dibanding 31 kejati lain.

Hal itu didasarkan pada penilaian oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kinerja seluruh kejati selama tahun 2010. Selain dua bidang tersebut, Kejati Jateng juga masuk peringkat kedua dalam bidang pembinaan dan bidang intelijen.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Cilacap yang merugikan negara Rp 1,1 miliar, Kamis (5/11).

Mereka adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Cilacap Djoko Tri Atmodjo, Direktur Utama PT Karunia Prima Sedjati (KPS) Oei Sindhu Stefanus, dan Direktur PT KPS, Surachmad. Penyidikan kasus itu dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dilimpahkan ke Kejati Jateng untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Cirus Sinaga, tersangka kasus dugaan penghilangan pasal korupsi dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan atas nama tersangka Gayus Holomoan Partahanan Tambunan dipindahkan dari tahanan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Kemenakertrans Timas Ginting sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kemenakertrans pada 2008.

LAGI-lagi anggota DPR RI membuat gemes. Pada waktu mengadakan kunjungan kerja soal penyusunan RUU Fakir Miskin ke Australia, para anggota Komisi VIII ditanya alamat e-mail resminya. Dengan kebingungan akhirnya mereka sekenanya menjawab: komisi8@yahoo.com! Sontak para peserta audiensi yang sebagian besar adalah mahasiswa PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Australia, bingung dan geli. Mengapa?

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengevaluasi kinerja Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji. ICW mencatat ada sejumlah masalah dalam pengelolaan ibadah haji oleh Kementerian Agama.

Menurut jaksa, vonis di tingkat banding sudah tepat.

Sebanyak 32 terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Mereka masing-masing divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti Rp 120 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.