Perkembangan industri saat ini menjadikan meningkatnya kebutuhan bahan baku salah satunya kebutuhan kayu. Akan tetapi kondisi tersebut didiiringi dengan pengawsan dan pengaturan sehingga terjadi pembalakan liar.

Dalam beberapa hari ini terjadi balas-berbalas pernyataan antara Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sebuah acara diskusi coffee morning Komisi Pemilihan Umum, pemimpin KPK menyampaikan data sebuah survei yang kemudian di beberapa media ditulis, ”Polri sebagai salah satu lembaga terkorup”. Tanggapan Kapolri, ”Kami menerima kritik dan bersedia berubah.” Sebuah respons positif. Namun, cukupkah komitmen lisan itu?

Perusakan makam Kyai Ageng Prawiropurbo atau biasa disebut Ndoro Purbo di Jl Kusumanegara, Yogyakarta merupakan perang budaya yang sekarang merebak di Indonesia. Oleh karena itu, jika kasus ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan makam para Wali yang menyebarkan syiar di tanah Jawa terancam perusakan oleh kelompok tak bertanggung jawab. Demikian diungkapkan KH Maman Imanulhaq, penggiat pluralisme dan Ketua Akar Djati, Cirebon, Kamis (19/9/2013).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013 sebanyak 329 orang. Selain itu ada 14 kabupaten dan kota yang membuka penerimaan sebanyak 1.354 CPNS, sehingga tersedia 1.683 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut Pandapotan Siregar menyatakan dalam penerimaan CPNS Pemprov Sumut formasi tahun 2013 ini, terdiri dari guru SLB, dokter spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga. Sementara pemerintah kabupaten dan kota yang lain beragam formasinya.

Sidang perdana gugatan Koalisi Masyarakat Selamatkan MK atas keputusan presiden mengangkat Patrialis sebagai hakim MK, telah digelar minggu lalu (10/9) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur.

Agenda sidang adalah pembacaan gugatan,dihadiri perwakilan dari pemerintah selaku tergugat. Ada kejutan kecil di tengah sidang, kuasa hukum Patrialis Akbar tiba-tiba masuk dan menyatakan diri ingin bergabung dengan tergugat. Setelah ditanya ketua majelis hakim, pihak tergugat menyatakan kuasa hukum Patrialis boleh bergabung. 

Kasus dugaan suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, hanya satu partikel kecil di antara banyak dugaan penyimpangan yang tak pernah terungkap. Namun, kasus ini dapat menjadi pintu masuk membongkar mafia migas tanah air.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Ruang Kalimantan Barat merupakan salah satu kebijakan daerah yang sejak awal menimbulkan kontroversi bagi masyarakat luas di Kalimantan Barat. Mulai dari proses pembahasannya yang tidak transparan, sampai dengan substansi isinya yang sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak.

Hasil pemantauan Indonesia Corrution Watch (ICW) pada tahun 2008 ‐ 2013 menemukan sejumlah praktik dugaan korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Regulasi yang menjadi objek public review di sini adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.