06
Apr
POKOK BERITA:
“KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke DPRD DKI”
06
Apr
Pada 4 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo mengumumkan keputusan untuk mengesampingkan perkara dua mantan pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Meskipun dinilai terlambat, keputusan ini merupakan pilihan paling tepat melihat kondisi politik dan penegakan hukum saat itu.
06
Apr
Korupsi merupakan masalah kronis di negara kita. Walau naik sedikit, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Dari semua lembaga negara dan pemerintahan, lembaga peradilan masih dianggap kurang baik menangani korupsi ini.
Judicial corruption masih menjadi persoalan berat. Setiap kali ada kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan advokat, masyarakat lalu bertanya, apa tidak jera dengan hukuman yang berat?
05
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 4 April 2016 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly didesak untuk hentikan pengistimewaan terhadap terpidana kasus korupsi.
“Sepanjang koruptor dianggap sebagai ‘raja’ maka tidak akan muncul efek jera buat mereka,” kata Lalola Easter, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Kamis 31 Maret 2016.
Perlakuan istimewa terhadap narapidana perkara korupsi tidak hanya terjadi satu kali saja. Kendati telah diprotes, nyatanya keistimewaan masih terjadi.
04
Apr
POKOK BERITA:
“Bos Podomoro Tersangka Suap Reklamasi Jakarta”
04
Apr
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berjibaku dengan kasus korupsi yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Banyak yang menduga ini hanyalah sebuah kasus suap biasa dengan skala rendah, yakni hanya anggota DPRD dan dalam skala provinsi. Dugaan yang tak sepenuhnya benar.
Jika diselisik, kasus ini sebenarnya termasuk grand corruption, korupsi dalam skala besar.
01
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 April 2016 – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang dikirimi puluhan buku bertema lingkungan hidup. Ini merupakan tindak lanjut kekecewaan masyarakat sipil terhadap putusan PN Palembang.
Putusan PN Palembang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan lingkungan hidup. Putusan tersebut menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) yang diduga melakukan pembakaran hutan pada tahun 2014.