Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menuntut DPR RI untuk segera melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Selain terkait dengan telah adanya nama yang diajukan oleh Presiden RI, yaitu Tito Karnavian, ini juga dikarenakan DPR RI akan memasuki masa reses dalam waktu dekat.

“Melihat realitas DPR yang akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan” ujar Koalisi Masyarakat Sipil melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Senin 20 Juni 2016.

Hal ini juga mengingat Tito telah mendapat semua dukungan fraksi di DPR RI. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda Uji Kepatutan dan Kelayakan yang nantinya berujung pada keputusan Kapolri.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyayangkan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan yang selama ini bernuansa politis. Hal demikian bisa terlihat dari condongnya kepentingan kelompok politik dibanding pendalaman agenda-agenda reformasi penegakan hukum

“Cara pandang ini tentu saja merugikan publik dan mengabaikan agenda reformasi penegakan hukum.”

Koalisi Masyarakat Sipil lalu meminta proses Uji Kepatutan dan Kelayakan berjalan objektif, khususnya dalam menggali isu reformasi kepolisian yang dibawa oleh Tito. “Bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yang dimilikinya,” katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan hal tersebut terdiri dari Elsam, HRWG, ICW, ILR, Imparsial, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), dan YLBHI.

(Egi)