21 Jun
admin | 0 Comments
Korupsi di Desa
Komisi Pemberantasan Korupsi menduga potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat besar (Kompas, 13/5/2016). Meskipun argumen yang dibangun cacat tautologis, tetapi gagasan untuk menjernihkan aparat pemerintah perlu didukung melalui telisik pola korupsi (di) desa.
 
Tautologi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjukkan oleh analogi korupsi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) masa lalu terhadap transfer dana desa masa kini. PNPM dikelola kelompok masyarakat dan pendamping, sehingga korupsi hanya mungkin dilakukan keduanya.
21 Jun
admin | 0 Comments
Gaduh Pergantian Kapolri
Kegaduhan politik jelang pergantian Kepala Polri selalu muncul sejak reformasi 1998. Pada masa Orde Lama maupun Orde Baru hal itu tak pernah terjadi. 
 
Tercatat, sejak dikeluarkannya Tap MPR No VI/MPR/2000, Polri secara resmi lepas dari TNI (baca: ABRI), pergantian Kapolri selalu diwarnai riak-riak kegaduhan besar maupun kecil di lingkungan internal maupun eksternal kepolisian.
20 Jun
admin | 0 Comments
Terkait Calon Kapolri, Jokowi Harus Terapkan Standar Tinggi Kepada Tito

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta untuk menerapkan standar tinggi kepada calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian. Hal itu dikatakan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto.

“Tentunya ini langkah berani yang dilakukan Jokowi,” kata Agus di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016. Namun keputusan tersebut harus disertai tuntutan terhadap Tito jika nantinya menjadi Kapolri.

20 Jun
admin | 0 Comments
Agama dan Korupsi
Beberapa tahun lalu saya diminta menjadi pembicara dalam seminar tentang peran iman dan moral sebagai penangkal korupsi demi keberlanjutan pembangunan. Sungguh tidak mudah untuk merumuskan peran itu. Data yang ada menunjukkan bahwa agama atau iman ternyata tidak sepenuhnya mampu menangkal korupsi.
 
Survei Gallup (lembaga survei AS) beberapa tahun lalu di 40 negara dan 1.000 responden/negara menunjukkan bahwa makin miskin suatu negara, penduduknya menganggap makin penting peran agama di dalam kehidupan.
19 Jun
admin | 0 Comments
In-Depth Analysis: Memotong Kinerja KPK

Pemerintah memotong anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan beban anggaran negara yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2016.

18 Jun
admin | 0 Comments
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 9-15 Juni 2016

Seputar Berita Antikorupsi

 
Perkembangan penting

9 Juni

18 Jun
admin | 0 Comments
Menjadi Kapolri Pilihan Rakyat
Polemik mengenai siapa calon kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mendatang akhirnya selesai sudah. Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (15/6) resmi menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.
 
Penunjukan Tito Karnavian –yang saat ini menjabat kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)– sebagai calon Kapolri sungguh di luar dugaan banyak pihak.
18 Jun
admin | 0 Comments
Pemuda Muhammadiyah Gelar Konvensi Antikorupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Antikorupsi 2016. Konvensi diadakan tanggal 17 Juni 2016 sampai 19 Juni 2016.

Mengambil tajuk #TadarrusAntiKorupsi #BerjamaahLawanKorupsi, konvensi bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Ketua PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pembukaan konvensi tersebut mengatakan, upaya melawan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan membangun budaya baru, yakni budaya antikorupsi.

18 Jun
admin | 0 Comments
Presiden Bisa Berikan Instruksi Bagi Pejabat Publik yang Tersangkut Panama Papers

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta memberikan instruksi bagi pejabat yang tercatat memiliki kantung-kantung di negara suaka pajak (Tax Haven country). Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra.

“Saya harap ada satu instruksi dari Presiden, bagi pejabat yang merasa memiliki kantung di Tax Haven country untuk segera mengumumkannya,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.

18 Jun
admin | 0 Comments
Soal Panama Papers, Pemerintah Harusnya Bersikap Aktif

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra, mengharapkan pemerintah dan pihak yang tersangkut dalam kasus ‘Panama Papers’ bersikap secara aktif. Hal ini menengok tenggelamnya isu tersebut setelah hanya dua bulan kemunculannya.

“Panama Papers heboh, tapi sekarang seperti hilang tertelan bumi,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.

Kemunculan isu lain di Indonesia membuat kasus ini seakan tidak berjejak dan tidak begitu mengguncang layaknya di negara lain.

Subscribe to Subscribe to