Saksi Dwi Purnama mengakui, sejak awal kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Departemen Agama Jawa Tengah sudah blunder.

Secara historis konsep dasar rancangan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah hasil kesepakatan antara perwakilan pihak buruh dan pengusaha yang difasilitasi pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah perwakilan buruh yang mengikuti perundingan dengan pihak pengusaha dan pemerintah di atas benar-benar menyuarakan kepentingan buruh?

Kasus korupsi dana kavling yang menimpa Koerdi Moekri (53), mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat periode 1999-2004, kini anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, sudah berjalan hampir empat tahun sejak kasus itu mencuat pertama kali ke permukaan. Sebagian orang mungkin sudah hampir lupa dan pesimistis kasus ini akan selesai. Namun, perjuangan Koerdi untuk menuntut keadilan seakan masih panjang.

Berlarutnya proses eksekusi sepuluh terpidana kasus korupsi APBD di Kota Cirebon tidak luput dari kentalnya muatan politis. Pemenjaraan terhadap para terpidana akan berpengaruh pada konstelasi politik menjelang pemilihan wali kota pada 2008 mendatang.

Sikap Mabes Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal, yang kurang serius menyelidiki dugaan suap di kepolisian dinilai merupakan cerminan masih kuatnya status quo di tubuh Polri. Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto diharapkan berani membenahi institusinya demi agenda reformasi Polri yang dijanjikannya sendiri.

Husni Muchtar akhirnya menghirup udara bebas. Tersangka penggelapan harta kekayaan milik mantan Komisaris Bank Bira Atang Latif ini ditangguhkan penahanannya oleh Mabes Polri sejak Jumat (12/5) pekan lalu. Husni, Dirut Texas Fried Chicken, ditahan polisi sejak 8 Februari 2006 lalu.

Lembaga swadaya masyarakat menuding para jaksa di Sulawesi Tenggara tak serius mengungkap kasus korupsi di wilayah itu. Ketua Majelis Amanat Rakyat Sulawesi Tenggara Hidayatullah akan melaporkan 10 jaksa ke komisi kejaksaan. Para jaksa itu diduga terlibat penghentian penyelidikan kasus korupsi pengadaan empat unit genset pada proyek pembangkit listrik tenaga diesel Rp 20 miliar di Lambuya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara bagi Soemarlan Djatmiko (58), mantan Sekretaris DPRD Kota Solo, Selasa (16/5). Terdakwa dinilai terbukti membantu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Solo tahun 2003 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4,272 miliar.

Sebanyak 12 anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut periode 1999-2004 didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 6,5 miliar di Pengadilan Negeri Garut kemarin. Mereka telah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan DPRD secara tunai tanpa ada pertanggungjawaban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan kasus mantan Presiden Soeharto melalui mekanisme hukum. KPK mengimbau presiden agar tidak menyelesaikan kasus hukum terhadap mantan penguasa Orde Baru tersebut dengan cara-cara politis.