Press Release Aliansi Kota (SITA)

Aparat kepolisian dan kejaksaan di daerah benar-benar sulit diandalkan untuk memberantas korupsi. Pasalnya, mereka sudah menjadi bagian dari praktik itu.

Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Richard Manusun Purba secara resmi ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/6) malam pukul 22.00. Purba ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kotak suara KPU pada pekan lalu. Sebelumnya KPK telah menetapkan Ketua Panitia Mulyana Wira Kusumah dan mantan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi Sihol Manulang ditetapkan sebagai tersangka.

Pimpinan proyek Indonesia Investment Year tahun 2003-2004 Sugihardjo mengatakan, dirinya bersama bendahara proyek Saribua Siahaan sudah delapan kali memberikan uang kepada pegawai Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Uang itu titipan Nina, pegawai PT Catur Dwikarsa Indonesia, kepada dua pegawai KPKN yang sebelumnya telah meminta uang kepada PT CDKI.

Penyidik bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Provinsi Papua, Hein Berhitu, sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi. Sangkaan yang dikenakan kepada Hein Berhitu adalah menerima uang Rp 1 miliar saat menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi di Nabire.

Deponering alias pengesampingan perkara, tampaknya, bukanlah obat mujarab penyelesaian kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Buktinya, ada saja debitor yang menolak melunasi total kewajiban yang ditentukan Tim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BLBI Depkeu. Salah satu obligor BLBI itu adalah Agus Anwar, pemilik Bank Pelita dan Bank Istimarat.

Mantan Menteri Tenaga Kerja yang juga bos Grup Alatief, Abdul Latief, memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Latief diperiksa sebagai tersangka kasus kredit macet PT Lativi Media Karya (Lativi) di Bank Mandiri senilai Rp 328,5 miliar.

Kejaksaan seharusnya merujuk ke rumah sakit di luar negeri.

Gempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah meninggalkan agenda besar untuk segera dilakukan: rekonstruksi dan rehabilitasi.

Komisi Yudisial (KY) berjanji all out menyeleksi calon hakim agung. Calon tidak hanya dinilai berdasar kemampuannya, tapi juga karakter dan moralnya. Mereka akan diseleksi luar dan dalam.