Usul penonaktifan Gubernur Sultra Ali Mazi tinggal selangkah lagi. Kemarin kejaksaan melimpahkan berkas tersangka kasus korupsi perpanjangan HGB (hak guna bangunan) Hotel Hilton (kini Hotel Sultan) senilai Rp 1,9 triliun itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau disebut lembek dalam menangani kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyeret nama Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Kemarin ditegaskan, KPK tidak akan menghentikan kasus Hamid.
Para petinggi partai harus segera meminta maaf pada Pak Harto. Wabil khusus, pentolan partai (PAN, PDIP, dan Golkar) yang pada pemilu lalu memperoleh hasil di atas garis aman electoral threshold yang 3 persen itu. Sebab, mereka terus menyanyikan lagu penyederhanaan parpol. Sebenarnya tak cukup hanya minta maaf, mereka juga harus membayar royalti karena lagu itu ciptaan Pak Harto pada pertengahan 70-an.
Pemerintah akan membuat sistem dan mekanisme kontrol terhadap sikap dan perilaku penyelenggara negara, baik dari eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun auditif, dalam Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara. Aturan yang bersifat mengikat ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penegakan kode etika dan standar etika penyelenggara negara.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, Tabrani Ismail harus ditangkap. Pasalnya, proses hukumnya dalam perkara tindak pidana korupsi proyek Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina di Balongan sudah selesai. Dengan demikian, mantan Direktur Pengolahan Pertamina itu harus menjalani hukuman pidananya.
Seleksi calon hakim agung kemarin mulai memasuki tes profile assessment (kajian profil). Seleksi berlangsung selama dua hari di gedung Makara, Universitas Indonesia. Namun, jumlah peserta seleksi berkurang satu orang dari 50 calon hakim agung. Menurut Isa Ashari, penanggung jawab tes profile assessment, seorang peserta, yaitu Jufri Galib, mengundurkan diri. Alasannya ada urusan ke Amerika Serikat, kata Isa kepada Tempo di sela-sela tes kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam menangani kasus korupsi. Tugas KPK juga dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Ini bertentangan dengan konstitusi, ujar Sirra Prayuna, kuasa hukum Mulyana W. Kusumah, saat membacakan permohonan hak uji Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memakai vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Daan Dimara untuk mengungkap dugaan kesaksian palsu atau korupsi yang dilakukan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaludin.
Saat itu, Gubernur Jawa Barat tersebut menjabat sekretaris daerah.
