Sebanyak 10 lembaga swadaya masyarakat akan menggalang dukungan sejuta tanda tangan untuk menolak Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara yang sudah di tangan DPR.

Selama ini partai lama cenderung mendominasi pengaruh di dalam pemilu di Indonesia. Hal ini karena mereka memiliki pundi uang yang lebih gemuk dibanding partai baru. Hal ini sesuai dengan perolehan suara pada pemilu 2004, dimana enam partai lama yakni Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, dan PKS memperoleh 72,6% dari total perolehan suara pemilu legislatif.

Meskipun dakwaan dugaan korupsi sekitar Rp 6,7 miliar oleh 15 mantan anggota Panitia Anggaran DPRD Bali periode 1999-2004 terbukti, para terdakwa dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Alasannya, kesalahan para terdakwa tidak termasuk pelanggaran pidana, melainkan hanya kesalahan administrasi negara.

Pemerintah diminta untuk tidak menyetujui penghapusan piutang dana reboisasi (DR) yang belum dikembalikan oleh 96 perusahaan sebesar Rp 1,08 triliun. Dari jumlah itu sebesar Rp 572 miliar belum dibayar oleh sembilan perusahaan yang memiliki utang di atas Rp 20 miliar.

Komisi Hak Asasi Manusia dan Antikorupsi Timor Leste atau disebut Provedoria dos Direitos Humanos e Justica mengadakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagai lembaga yang baru setahun berdiri, Provedoria ingin kerja sama ini bisa meningkatkan kemampuan para investigator Timor Leste dalam mengungkap praktik- praktik korupsi.

Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Andry Djemi Lumanauw, yaitu empat tahun penjara. Djemi juga tetap divonis denda Rp 200 juta, yang diganti dengan hukuman satu bulan penjara apabila tidak dibayar.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Masyarakat Aceh dan Nias, Rabu (27/9), mengeluh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kelambanan penyelesaian sejumlah aturan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Subsidi sebenarnya Rp 500.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mendesak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini penting untuk melacak bahwa praktik penerimaan gratifikasi maupun dugaan suap masih saja terjadi di kalangan anggota DPR.

Komnas HAM tak bisa menghentikan penyidikan.