Jaksa di Vietnam Temukan Bukti

Kasus Bulog menjadi pelajaran di BUMN lain.

Yusril dan Hamid Dilaporkan ke Mabes Polri

Sejumlah advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Komite Pembaruan Peradilan Indonesia (KPPI), dan East Solidarity (ESO), yang tergabung dalam Forum Peduli Pemerintahan yang Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), melaporkan mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM), Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin ke Mabes Polri, Selasa (17/4).

Menteri Riset dituding Main Uang
pemberantasan korupsi; KPK Siap Bantu DPR Terkait Aliran Dana DKP ke Politisi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan kesediaannya untuk membantu DPR terkait dengan dugaan korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Pasalnya, dalam persidangan tersebut terungkap informasi mengenai aliran dana bagi anggota DPR periode lalu. DPR merespons desakan masyarakat dengan menjanjikan bakal menindaklanjuti informasi tersebut.

Yusril Tantang Debat; ICW dan 4 Guru Besar Dinilai Keliru

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra merasa dirinya telah disudutkan dengan berbagai pandangan pada dirinya dalam kasus pencairan uang Tommy Soeharto. Dia menilai sejumlah Guru Besar dan Indonesia Corruption Watch itu tidak tahu duduk persoalan. Yusril pun tantang berdebat.

Komisi Pencegahan Korupsi

Usaha berbagai pihak untuk mengembalikan pemberantasan korupsi pada pola-pola lama yang konvensional masih gencar dilakukan.

APBD Dokumen Rahasia?

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan otonomi daerah 2006 -untuk Otonomi Award 2007- dilaksanakan serentak di 38 kabupaten/kota pada 12 Februari 2007 hingga April 2007. Selain tim peneliti utama dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), monev melibatkan tenaga survei publik dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS).

Ketua KPU Dituntut 4 Tahun

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Wahyudi Purnomo dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta dalam sidang yang dipimpin hakim I Made Tjakra di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. Menurut jaksa penuntut Muhadjir, Wahyudi dinilai ikut melakukan korupsi uang hasil penjualan sisa kertas Pemilu 2004.

Yusril Bantah PPATK; Kejaksaan Agung Tunggu Audit BPK

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menolak tudingan Ketua PPATK Yunus Husein. Yusril mengatakan tidak menambahi isi surat dari PPATK untuk memudahkan pencairan uang Tommy Soeharto USD 10 juta (sekitar Rp 91 miliar) di BNP Paribas London.

Separuh Pejabat TNI Belum Laporkan Kekayaan Mereka

Itu data lama yang belum diperbarui.

Subscribe to Subscribe to