BK DPR RI Harus Periksa Aliran Dana DKP ke DPR

Press Release
Koalisi Penegak Citra DPR (ICW, Seknas Fitra, Inisiative Institute, KIPP Indonesia, dan LBH Jakarta)

Ketua DPRD Dihukum 18 Bulan Penjara

Ketua DPRD Kota Sukabumi Tatang Komara dan mantan Ketua DPRD Muchtar Ubaedillah divonis 18 bulan penjara karena terbukti merugikan keuangan negara Rp 3,69 miliar. Tatang Komara terbukti menerima uang korupsi itu sebesar Rp 129,475 juta dan Muchtar Ubaedillah menerima Rp 139,9 juta.

Kejagung Periksa Mantan Gubernur Jawa Barat

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana terkait kasus korupsi uang kedeudeuh atau kavlinggate pada APBD Jawa Barat 2001-2002 kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi.

Timtastipikor Segera Dibubarkan; Setelah Ketuanya Diangkat Jadi Jaksa Agung

Setelah dua tahun menangani kasus korupsi kakap, Timtastipikor akan dibubarkan. Hal itu bersamaan dengan penunjukan Ketua Timtastipikor Hendarman Supandji sebagai jaksa agung menggantikan Abdul Rahman Saleh alias Arman.

Kejaksaan Tahan Achmad Ali

Ini penzaliman, sangat tak menyenangkan.

Presiden Abaikan UU Kejaksaan; Pencopotan Jaksa Agung Tidak Sesuai Prosedur

Keputusan presiden me-reshuffle Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyimpan masalah. Persoalannya bukan pada sosok penggantinya, Hendarman Supandji, tapi penggantian di tengah jalan itu bisa dianggap melanggar undang-undang.

KPK Periksa Duta Besar Indonesia di Bangladesh

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bekas Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Warmas Hasan Saputra, selama enam jam kemarin. Warmas--kini Duta Besar Indonesia di Bangladesh--diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia pada 2004-2005.

Surat Tulisan Tangan Presiden kepada Jaksa Agung

Pencopotan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memang menimbulkan pertanyaan. Ia termasuk sosok yang cukup jauh dari spekulasi media mengenai siapa-siapa yang bakal diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Badan Usaha Milik Negara Dinilai Tak Perlu Masuk RUU KMIP

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menilai data badan usaha milik negara tak perlu masuk kategori informasi yang bisa diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Detail informasi tak boleh diakses, katanya dalam diskusi soal RUU KMIP, sebelum pengumuman perombakan kabinet, di Jakarta kemarin.

Kejaksaan Yakin Duit Tommy dari Soeharto

Surat dari Hamid siap dimentahkan.

Subscribe to Subscribe to