Sumber: Tribunnews.com
Meski diwarnai interupsi dan aksi walk out, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (28/4) menyetujui pengajuan hak angket untuk mempersoalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Alarm tanda bahaya atas eksistensi KPK kembali berbunyi.
Sumber: Republika.co.id
Antikorupsi.org, Jakarta, 3 Mei 2017 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekali lagi berusaha melumpuhkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 28 April 2017, DPR RI melakukan sidang paripurna yang salah satu pembahasannya adalah hak angket DPR RI terhadap KPK. Wacana hak angket ini sudah bergulir sejak salah satu anggotanya, Miryam S. Haryani, diperiksa KPK sebagai saksi perkara kasus KTP elektronik (KTP-el).
Sumber: DokICW
Antikorupsi.org, Jakarta, 5 April 2017 – Pada 30 Maret 2017 lalu bertempat di Balai Kartini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Seminar Nasional dengan tema Selamatkan Kekayaan Negara, Selamatkan Sumber Daya Alam. Dalam seminar ini dibahas kajian ICW di sektor mineral dan hutan mengenai potensi penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sumber: Republika.co.id
Antikorupsi.org, Jakarta, 26 Januari 2017 – Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak terkejut akan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim MK pilihan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sudah diprotes sejak awal oleh ICW. Pengangkatan yang tidak sesuai aturan dan tidak mengikuti proses seleksi menjadi awal mula ICW melayangkan gugatan atas diangkatnya Patrialis Akbar sebagai hakim MK.
Sumber: DokICW/Dewi
Antikorupsi.org, Jakarta, 13 Januari 2017 – Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kepolisian RI tidak mengikuti prosedur anggaran yang benar. Pemerintah menargetkan PNBP di Kepolisian tahun 2017 sebesar Rp6,97 triliun. Target ini telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 yang diketok 26 Oktober 2016. Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kepolisian RI dikeluarkan 2 Desember 2016.
Meski diwarnai interupsi dan aksi walk out, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (28/4) menyetujui pengajuan hak angket untuk mempersoalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Alarm tanda bahaya atas eksistensi KPK kembali berbunyi.
Dalam satu bulan terakhir ini, masyarakat dipertontonkan dengan sikap ugal-ugalan anggota DPR yang melakukan perlawanan terbuka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah memproses kasus korupsi pengadaan KTP-el.
Bak bola salju, kasus korupsi KTP-el menendang ke segala penjuru dan mengena sejumlah anggota DPR, lengkap dari semua fraksi tanpa terkecuali.
Paling tidak ada dua sikap DPR yang memperlihatkan perlawanan terbuka terhadap KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai episode anyar skandal korupsi pengurusan anggaran dan pengadaan Al-Quran. Selang dua tahun pasca gaung penanganan kasus terdengar, pengusaha yang dekat dengan partai Golkar, Fahd El Fouz Arafiq, ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis, 27 April 2017.
