Guru honorer di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibeureum 1 Kota Bogor menjadi korban arogansi kepala sekolah yang menduga pengusutan pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Inspektorat Kota Bogor dikarenakan laporan dari guru honorer. Guru tersebut dipecat di sela-sela investigasi Inspektorat Kota Bogor atas dugaan pungli. Permasalahan ini mengingatkan kita pada persoalan intimidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pangandaran oleh atasannya.

ABSTRAK

Robohnya bangunan SMAN 96 Jakarta yang masih dalam tahap pembangunan mengundang curiga publik dan patut dipertanyakan. Insiden tersebut menunjukkan bangunan kurang berkualitas dan dalam jangka panjang membahayakan warga sekolah. Padahal, alokasi anggaran rehab total sekolah tersebut tidak sedikit. Kasus ini sekaligus menambah daftar panjang masalah buruknya pembangunan infrastruktur sekolah di tengah kebutuhan yang menumpuk.

Antikorupsi.org, Jakarta, 16 April 2018 – Koalisi masyarakat sipil peduli pendidikan yang terdiri dari perkumpulan wali murid, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah membuka posko pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Posko ini bekerjasama dengan 34 jaringan untuk menerima dan menampung keluhan wali murid dalam proses penerimaan siswa baru.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan membuka Pos Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama 34 jaringan yang tersebar hampir di seluruh kab/kota dan provinsi Indonesia. Tujuannya untuk mengawal proses PPDB agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pos pemantauan juga dapat menjadi sumber informasi bagi orang tua murid mengenai proses PPDB.

Regenerasi dan peningkatan kapasistas individu adalah dua isu penting di ICW. Bisa dibilang, ICW diisi oleh banyak aktivis dari generasi muda. Salah satunya di divisi public fundraising, divisi yang menjadi tulang punggung ICW untuk program donasi publik, sekaligus sebagai pusat kampanye penyadaran anti-korupsi. Divisi inilah yang juga menginisiasi berbagai macam produk (merchandise) yang digunakan sebagai media kampanye dan sosialisasi, dan secara bersamaan mendorong kesadaran publik dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui program donasi publik.