Segera Adili Setya Novanto

Foto: Nasional Tempo.co

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Jumat (24/11) lalu mengatakan penyidik KPK tengah bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara korupsi proyek KTP Elektronik yang melibatkan tersangka Setya Novanto, Ketua DPR RI. Upaya keras ini dilakukan agar berkas Setya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Segera Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor

Foto: Dokumen ICW/Dewi

Tersangka kasus dugaan korupsi KTP-El, Setya Novanto, yang juga Ketua DPR RI telah resmi mendaftarkan permohonan Praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) lalu. Adapun sidang perdana dari permohonan Praperadilan Novanto ini rencannya akan digelar pada hari Kamis, (30/11) mendatang. Upaya praperadilan jilid kedua menjadi babak lanjutan dan menentukan dari penanganan kasus korupsi KTP-El pasca penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Novanto.

Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK Sebaiknya Mengeluarkan Putusan Provisi

Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3 dengan obyek pelaksanaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Agenda persidangan selanjutnya tersebut akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Adapun saksi dan ahli yang diajukan pemohon adalah Bambang Widjodjanto (Komisioner KPK 2011-2015) dan Bivitri Susanti (STHI Jentera)

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. 
 

Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).