Dana Kapitasi Sangat Rawan Dikorupsi Kepala Daerah dan Birokrat Daerah

Foto: Dok.ICW

Dana kapitasi yang ditransfer belasan triliun tiap tahun oleh BPJS Kesehatan pada FKTP terutama puskesmas rawan dikorupsi oleh birokrat daerah di sektor kesehatan. Tidak hanya itu, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas dan dana kampanye pilkada oleh petahana. Akibatnya, ratusan miliar dan bahkan triliunan dana ini diduga menguap tidak jelas.

Tolak RKUHP Ngawur

Foto: Rumah Cemara

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang memunculkan polemik dan mendapatkan penolakan banyak pihak. Subtansi RKUHP yang ada saat ini dinilai membahayakan demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dana Desa Rentan Disalahgunakan

Foto: Medcom.com

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga akhir tahun 2016 setidaknya terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pemban

Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Foto: Dok.ICW

Pengantar

Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan.

Nama Mantan Presiden di Sidang e-KTP

Foto: youtube.com

Nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono disebut dalam kesaksian Mirwan Amir pada sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis (25/1).

Korupsi dan Rontoknya Ideologi Negara

Foto: Beritagar.id

Orang mengatakan bahwa karena saat ini tidak ada gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, revolusi dianggap masih jauh. Tuan-tuan, izinkan saya menyatakan bahwa Anda sekalian sedang menipu diri sendiri. Saya yakin, saat ini kita sedang tidur di atas gunung berapi….” (Alex de Tocqueville, On Democracy, Revolution, and Society: 1980).

Korupsi Lagi di Perhubungan

Foto: Tribunnews.com

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI mengungkap kasus korupsi pengadaan 65 kapal patroli senilai Rp 36,5 miliar di Kementerian Perhubungan pada Sabtu pekan lalu. Seorang pejabat Kementerian ditetapkan sebagai tersangka dan 35 orang telah diperiksa sebagai saksi (Tempo.co, 25 November 2017).

Peradilan Membutuhkan Reformasi Besar-Besaran

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudi Wardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar hakim yang tersandung perkara korupsi. Catatan kelam ini juga menunjukan bahwa upaya untuk membersihkan mafia peradilan masih panjang. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sedang berupaya mati-matian untuk membangun kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir.

Sprindik Baru untuk SN

Sumber: DokICW

Terhitung sudah empat belas hari sejak (29/9) Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto (SN). Status tersangka SN dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun telah gugur pasca putusan praperadilan tersebut dibacakan. Kendati demikian, hal tersebut tidak berarti menggugurkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan sang ketua DPR tersebut.

Disorientasi Hukum dan Korupsi

Sumber: DokICW

Beberapa kasus korupsi yang terungkap dalam dua tahun belakangan ini, seperti kasus kartu tanda penduduk elektronik dan "Papa Minta Saham", memunculkan drama baru dalam menindak koruptor. Kasus yang menimpa mereka telah menciptakan tameng baru untuk menghadang jeratan hukum yang seharusnya mereka terima. Sebab, pengadilan memberikan putusan yang seakan-akan memperkuat posisi koruptor.

Pages