Anomalies in the Revision of the MD3 Law

Foto: Dok.ICW

The House of Representatives (DPR) and the Government have finished discussing the revision of Law No. 17 of 2014 on the People’s Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPRD) and the Regional Representatives Council (DPD), commonly known as the MD3 Law. However, the revision of the Law, passed on 12 February 2018, has introduced several new materials that result in a strong reaction from the public.

Reject The Preposterous Criminal Code Bill

Foto: Nasional Kompas

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Criminal Code Bill (RKUHP) into a Law has created a polemic and resulted in vocal rejection by many. The existing substance of the Criminal Code Bill is considered as dangerous towards democracy, human rights enforcement and eradication of corruption in Indonesia.

Menjaga Kehormatan DPR

Foto: Detiknews.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan umum. Logika berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat, maka kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat terhormat, mereka perlu dilindungi.

Menyoal Hubungan DPR dengan Rakyat

Foto: Dok.ICW

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik. Eksistensi DPR ada karena ada rakyat. Oleh karena itu, hubungan DPR dengan rakyat sejatinya adalah hubungan politik. Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada DPR.  Lembaga DPR melaksanakan kekuasaan itu.

Anomali Dalam Revisi UU MD3

Foto: Nasional Kompas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah rampung membahas revisi UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Namun, UU MD3 yang disahkan pada 12 Februari 2018 tersebut memuat sejumlah materi baru yang justru menimbulkan reaksi keras dari publik.

Tolak RKUHP Ngawur

Foto: Rumah Cemara

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang memunculkan polemik dan mendapatkan penolakan banyak pihak. Subtansi RKUHP yang ada saat ini dinilai membahayakan demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Revisi UU MD3 Tidak Demokratis: Kritik untuk DPR dan Pemerintah

Foto: Dok.ICW

Sebagai lembaga representasi 250 juta lebih rakyat Indonesia, DPR kembali melakukan tindakan yang mengecewakan publik. Pada 12 Februari 2018, DPR mengesahkan Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang memuat sejumlah pasal yang tidak hanya melukai prinsip demokrasi, tetapi juga independensi peradilan. Pihak pemerintah yang dalam proses pembahasan diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM juga bersikap mengecewakan dengan menyetujui materi kontroversial dalam Revisi UU MD3.

Waiting for the Courage of the Golkar Party and the House of Representatives’ Ethics Board

Foto: Republika.co.id

Despite having been named as a suspect in the e-KTP mega corruption case, and detained by the Corruption Eradication Commission (KPK), Setya Novanto does not budge from his position as the Speaker of the House and Chairman of the Golkar Party.

Through a letter, on 21 November, Setya requested the leadership of the Golkar Party and the leadership of the House of Representatives not to discuss his termination as Chairman of Golkar, or as Speaker of the House, and to provide him with the opportunity to prove his innocence.

Polemik Densus Antikorupsi

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan polemik. Berbagai kalangan mulai dari pegiat antikorupsi, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla ramai-ramai menyatakan penolakan.