Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap...
20 November 2016 HM Prasetyo genap dua tahun menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberitakan akan memfasilitasi rombongan anggota DPR Komisi IV dan VII ke Konferensi Perubahan...
Tahap kampanye Pilkada Banten 2017.
Catatan kinerja Mahkamah Konstitusi terkait isu pemberantasan korupsi (2015-kini): MAHKAMAH KONSTITUSI MULAI TIDAK PRO PEMBERANTASAN KORUPSI
Catatan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Pemberantasan Korupsi: BELUM MEMUASKAN DAN MASIH JAUH DARI HARAPAN
Hanya ada 3 calon yang dinilai layak menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor
Koalisi Pemantau Peradilan menilai pengunduran diri Nurhadi seharusnya menjadi momentum bagi percepatan upaya reformasi dan penuntasan kasus mafia...
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap sejumlah mafia hukum.
CATATAN PEMANTAUAN PERKARA KORUPSI YANG DIVONIS OLEH PENGADILAN SELAMA JANUARI – JUNI 2016 VONIS HAKIM SEMAKIN MENGUNTUNGKAN KORUPTOR! -Rata-rata...
Munculnya gerakan relawan merupakan fenomena baru dalam politik elektoral di Indonesia. Sejak Pemilu Presiden 2014, relawan memiliki andil cukup...
Bareskrim Mabes Polri resmi memiliki pemimpin baru sejak tanggal 1 Juni 2016. Peralihan kepemimpinan strategis di Polri dari Komjen Anang Iskandar...
Perkara korupsi yang melibatkan pegawai MA belakangan menunjukkan praktik korupsi di lembaga pengadilan memiliki jaringan yang luas dan kompleks....
KPK Harus Segera Supervisi Perkara Dugaan Korupsi Pengembangan Lahan di Kawasan Hotel Indonesia Kejaksaan jangan “main-main” dalam penanganan perkara...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan. Kali ini disebabkan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan. Setidaknya 36% anggota DPR belum...
Batalkan Revisi UU KPK, Tarik RUU KPK Dari Prolegnas!!
(02/03) Surat dari Guru Besar untuk DPR RI agar menarik Revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Surat kepada Presiden RI Joko Widodo dari para guru besar se-Indonesia yang meminta rencana revisi UU KPK ditolak.
Komisi Informasi Pusat (KIP) memanggil Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pelapor atas permintaan informasi yang tidak direspon oleh Kejaksaan...
- Tak ada satupun subtansi dalam Revisi UU KPK versi DPR yang perkuat KPK -

Pages