Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial

Pulau Jawa faktanya adalah pulau terpadat di Indonesia. Hal itu berarti manajemen sumber daya alam hutannya menempati peran sangat penting untuk mempertahankan sistem kehidupan di atasnya. Tata kelola kehutanan di Jawa pada akhirnya adalah untuk mempertahankan daya dukung lingkungan yang cukup bagi manusia penghuninya.

Terkait dengan tata kelola kehutanan terutama di Jawa ini, pemerintah telah menerbitkan program perhutanan sosial. Dalam program ini, pemerintah mendorong semangat hutan lestari dan rakyat sejahtera. Konsep dasarnya adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan atau menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak dengan pola kemitraan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terakhir menerbitkan Permen LHK No.39 tahun 2017. Dalam aturan ini negara memberikan akses lahan hutan yang rusak untuk mengelola dan menghutankan kembali dan mencarikan pembiayaanya. Sehingga rakyat bisa berdaya dan negara mendapatkan penerimaan devisa. 

Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan kembali akan segera mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, program ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Demikian penegasan Jokowi saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10/2017)

Namun program yang sangat baik ini tidak diikuti oleh implementasi program dengan baik. Merujuk pada  permen No. 39/2017 ini pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan gundul dan rusak yang telah ditetapkan oleh ditjen planologi KLHK. Sebenarnya masyarakat di sekitar hutan antusias menyambut penyerahan lahan yang tadinya dikelola oleh Perum Perhutani ini. 

Tetapi program pemerintah ini buru-buru mendapat tantangan. Awalnya adalah terbitnya perdirjen Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 dan Perdirjen PSKL No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 yang isinya tidak sinkron dan cenderung bertentangan dengan permen KLHK No. 39/2017. Pelibatan masyarakat yang dalam permen dibuat secara langsung. Kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan melibatkan kembali PT Perhutani. 

Kemudian disusul dengan dilakukannya uji materi terhadap Permen KLHK No. 39/2017 di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan antara lain, yaitu antara lain oleh Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Kosambiwojo Lestari, dan Ir. Harnanto HM (Pensiunan Pegawai Perhutani). Gugatan uji materi dilandasi atas kekhawatiran para penggugat bahwa P.39/2017 akan mengakibatkan para petani pemegang IPHPS akan dapat dengan mudah dan seenaknya melakukan pembalakan di lingkungan hutan lindung, padahal telah jelas disebutkan obyek yang dapat dimohonkan untuk IPHPS adalah lahan-lahan yang gundul, terlantar dan konflik, bukan hutan lindung.

Di lapangan masyarakat yang sudah mulai mengelola dan menghutankan kembali justru diintimidasi. Di komisi VI juga diwacanakan anggapan bahwa dengan tidak melibatkannya BUMN (Perum Perhutani)  maka program ini dianggap mengganggu kinerja BUMN, sehingga perlu dihentikan.

Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam konferensi pers oleh Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa di kantor ICW,  Kalibata, 26 Oktober 2017 siang. Acara tersebut dihadiri oleh Mohammad Triyanto dari Jawa Timur, Carkaya dari  Jawa Barat, Jundy Wasono Hadi dari  Jawa Tengah, Siti Fikriyah dari Yayasan Kehutanan Indonesia dan Abdullah Dahlan (ICW) sebagai moderator.
 
Maka apabila permen KLHK ini diimplementasikan dengan baik, maka program pelestarian hutan bisa berjalan baik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat, negara juga akan mendapatkan tambahan devisa.

Sebaliknya, dengan mengikutsertakan kembali BUMN Perum Perhutani ini bahkan dianggap mengalami kemunduran karena track record tata kelola hutan Jawa oleh Perum Perhutani juga tidak cukup baik. Sehingga dengan pelibatan langsung masyarakat terhadap akses hutan-hutan Jawa yang rusak setidaknya akan memotong birokrasi pengelolaan hutan Jawa. Sehingga juga memotong potensi-potensi inefisiensi dan potensi tata kelola yang buruk atau koruptif. (Lais Abid)

Berita Terkait

Foto: Dok ICW

Tahun ini ICW kembali menyelenggarakan AKJA dengan kategori karya foto jurnalistik, karikatur dan...

Foto: mahkamahkonstitusi.go.id

Publik dikejutkan dengan berita digelarnya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim...

Foto: Tribunnews.com

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI mengungkap kasus korupsi pengadaan 65 kapal...

Foto: Nasional Tempo.co

Agus Rahardjo said KPK investigators are working hard to resolve the corruption case of...