Dalam perkembangannya, tuntutan global untuk serius merespons krisis iklim cenderung tidak disambut oleh pemerintah pusat. Tren belakangan yang muncul justru menunjukkan arah kebijakan dan legislasi yang bertolak belakang dengan sejumlah ambisi komitmen aksi iklim.
INDONESIA tengah menghadapi ujian berat di tengah gempuran tiga tantangan besar: pemberantasan korupsi, kualitas demokrasi, dan dampak krisis iklim. Tiga tantangan besar ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain.
Baca selengkapnya dalam Zine Volume 3
Platform belajar daring Indonesia Corruption Watch, Akademi Antikorupsi, kembali meluncurkan mata kuliah baru bertema “Korupsi dan Krisis Iklim”. Acara peluncuran bersamaan dengan diskusi publik bertajuk “Korupsi Memperburuk Krisis Iklim” yang berlangsung di Baca Di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2024.
Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke teknologi yang rendah karbon. Indonesia menjadi salah satu penerima skema pendanaan ini ketika secara resmi diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi G20. Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan JETP sebesar USD 20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun.
Isu banjir dan krisis beras tengah menjadi topik pembicaraan dalam berita nasional akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Hal ini terkait dari laporan Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC), yang menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca terus meningkat sebagai hasil dari aktivitas manusia. Bahkan, suhu telah meningkat sebesar 1,1°C di atas level pra-Industri. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan akan mencapai 1,5°C pada awal dekade 2030-an. (IPCC, 2023)
