Jakarta, 12 Agustus 2025 - Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan Forum Indonesia Muda (FIM) dan Gusdurian Jakarta, menyelenggarakan talk show yang bertajuk “Pengibaran Bendera One Piece: Fenomena Kritik Publik Terhadap Demokrasi Yang Terbajak,” Sebagai bentuk keberpihakan dan dukungan masyarakat sipil kepada publik dalam pengibaran bendera One Piece. 

Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber dari berbagai kalangan. Secara khusus, ICW turut mengundang dua narasumber tamu pada acara talk show, yaitu Husein Abri Dongoran selaku host Podcast Bocor Alus Politik dan Firu Designer sebagai influencer anime. Sedangkan ketiga narasumber lain berasal dari masing-masing perwakilan ICW, FIM, dan Gusdurian Jakarta. Selain itu, Sandrin Artha yang merupakan Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) ICW terlibata sebagai moderator.

Melalui talk show ini, fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah Indonesia dikupas lebih dalam ke dalam dua permasalahan utama negara Indonesia. Pertama, situasi demokrasi yang dianggap sudah krisis dan tidak berpihak kepada rakyat. Melalui berbagai kanal media sosial, publik mengkritik buruknya kinerja pemerintah yang disertai manuver politik dan hanya  menguntungkan para elit. Sementara itu, ruang kebebasan masyarakat sipil dalam menyalurkan aspirasi dan kritiknya kian dibatasi, bahkan kerap berhadapan dengan ancaman tindakan represif. 

Kedua, pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin lesu. Menurut narasumber talk show dari ICW, Seira Tamara, ekosistem yang terjadi saat ini memungkinkan agar korupsi itu terus terjadi. Sekalipun belum bisa dikatakan sebagai korupsi secara hukum, praktik seperti dinasti politik dan cawe-cawe pada pemilu 2024 hanya akan menyuburkan budaya praktik koruptif dan menghambat pemberantasan korupsi. Kondisi ini, menurutnya selaras dengan cerita dalam Manga One Piece, dimana kekuasaan digunakan untuk menindas rakyat. 

Keputusan Presiden Prabowo memberikan abolisi ke Tom Lembong dan amnesti ke Hasto, adalah bukti nyata upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan siaran pers ICW pada tanggal 31 Juli 2025, pemberian abolisi dan amnesti pada kasus korupsi yang belum inkracht hanya akan mencederai prinsip check and balance. Praktik ini turut memberikan sebuah sinyal bahwa adanya unsur intervensi politik dalam proses penegakan korupsi. Oleh karena itu, munculnya kritik publik melalui bendera One Piece dapat dimaknai juga sebagai alarm terhadap segala pelemahan pemberantasan korupsi dan ketidakadilan di negeri ini. 

Salah satu peserta, melontarkan pertanyaan pemantik kepada seluruh narasumber, “simbol-simbol seperti ini harus di bawah ke mana? Karena rasanya semua jalur telah kita upayakan. Supaya simbol ini tidak berhenti menjadi simbol, tetapi menjadi satu perbaikan yang nyata.” Pertanyaan tersebut menggambarkan banyaknya gerakan masyarakat sipil dalam menunjukkan kritiknya melalui simbol-simbol maupun tagar seperti simbol garuda biru dengan tagar #indonesiagelap, #kaburajadulu, hingga simbol bendera One Piece. Husein Dongoran, berpendapat bahwa bagaimanapun publik  tetap harus terus bersuara.

Melalui talk show ini, ICW bersama FIM dan Gusdurian Jakarta mengajak pemerintah untuk lebih serius menyikapi segala bentuk kritik publik kepada pemerintah, yang disampaikan dengan berbagai media, seperti bendera. One Piece yang menunjukkan simbol perlawanan rakyat atas ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan para elit penguasa dalam mengatur jalannya pemerintahan. Di tengah demokrasi yang kian mati suri dan penegakan hukum kasus korupsi yang semakin berbau politis, sudah sepatutnya rakyat bergerak bersama dan menuntut pemerintah untuk serius berbenah. Bagaimanapun kritik adalah nafas demokrasi, mengabaikannya sama saja dengan mematikan harapan rakyat akan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

(Penulis Rofi' / Editor: Nisa Rizkiah)