Harapan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam agar qanun (peraturan daerah) tentang korupsi segera disusun dan ditetapkan belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi NAD. Sampai sekarang belum ada pembahasan soal qanun.

Hal itu diakui Kepala Dinas Syariat Islam Pemprov NAD Dr Alyasa Abubakar, Rabu (6/7).