Pimpinan Kepolisian Negara RI diminta tegas dalam menuntaskan kasus dugaan pencucian uang dengan indikasi mempunyai rekening yang tidak wajar, seperti disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Apalagi saat ini sudah beredar luas nama-nama perwira, termasuk para jenderal polisi, yang diduga sebagai pemilik rekening.

Sejumlah kalangan praktisi dan akademisi hukum menyatakan, seandainya kepolisian merasa keberatan untuk menyidik mereka, kewenangan penyidikannya agar dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) itu sendiri.