Kementerian BUMN akan merombak jajaran Direksi PT Pos Indonesia agar bisa lebih bersaing dengan kompetitor lain di sektor bisnis logistik, telekomunikasi dan jasa keuangan.

Diperkirakan susunan direksi baru PT Pos itu akan diumumkan pekan depan.

Menurut Staf Ahli Menteri BUMN Aries Mufti, proses uji kelayakan dan kepatutan calon direksi PT Pos di Kementerian BUMN telah selesai pekan lalu.

Pak Menteri BUMN akan menyerahkan para calon ke Tim Penilai Akhir (TPA) untuk dinilai Presiden dan Wakil Presiden, ujar Aries di Jakarta, Senin.

Terkait struktur direksi Pos yang akan dirombak, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada TPA apakah perlu dirombak seluruhnya atau sebagian saja.

Yang jelas, setiap posisi calon direksi Pos diisi tiga orang dan semuanya telah memenuhi standar profesional maupun industri.

Para calon ini diusulkan dari jajaran Komisaris PT Pos, Serikat Pekerja (SP) PT Pos dan sumber -sumber lainnya di lingkungan BUMN maupun profesional lainnya.

Meski enggan menyebutkan nama-nama calon direksi, Aries Mufti mengungkapkan para calon ini terdiri dari internal Pos sendiri, kalangan finansial dan BUMN telekomunikasi seperti Indosat.

Pasalnya, katanya, pemerintah menginginkan jajaran direksi Pos yang mampu melakukan strategis bisnis dan kinerja yang lebih baik dengan para pesaing mereka seperti Tiki, DHL dan FedEx.

PT Pos memang agak terlambat melakukan transformasi

bisnis logistik. Padahal potensi asetnya sangat besar, baik karyawan maupun jaringan di pelosok tanah air, jelasnya.

BUMN pengiriman logistik ini, menurut Kementerian BUMN harus siap melakukan hal yang sama dengan swasta dengan kemampuan operasi 24 jam, armada pesawat, dan pelayanan yang lebih efisien.

Sampai Mei 2005 ini, kinerja PT Pos masih merugi Rp79,6 miliar setelah dikurangi dana public service obligation (PSO) sebanyak Rp20 miliar, nilai kerugiannya tinggal Rp58 miliar. Sementara total aset mencapai Rp2,33 triliun.

Sebelumnya, pihak SP PT Pos menuntut Kementerian BUMN untuk merombak seluruh jajaran Direksi karena kinerjanya dinilai buruk dan beberapa tahun ini terus merugi.

Berdasarkan data 2004, PT Pos memiliki sekitar 3.200 kantor pos yang tersebar di seluruh Nusantara yang berada di bawah kendali langsung manajemen.

Belum lagi, ada sekitar 2.800 unit-unit pos yang setiap hari membantu kinerja kantor pos kecamatan.

PT Pos juga mempunyai teknologi informasi yang sudah on line di 247 kabupaten dan kota (sekitar 80% dari total 310 kabupaten dan kota) di Indonesia.

Data sarana fisik menunjukkan, PT Pos memiliki 8.281 kendaraan, terdiri atas 6.929 kendaraan roda dua, 1.342 kendaraan roda empat, dan 10 perahu motor.(Wis/OL-03)

Penulis: Kristantyo W Broto
Sumber: Media Indonesia Online, 19 Juli 2005