CAPRES dari PPP Hamzah Haz meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengusut dan menindaklanjuti berbagai kasus politik uang yang terjadi selama masa kampanye Pilpres. Hal itu dikemukakan Hamzah ketika dalam kapasitas sebagai wapres meresmikan Pondok Pesantren Albina di Bekasi, kemarin.

Ia juga menegaskan bahwa yang harus menindaklanjuti kasus politik uang itu bukan dirinya melainkan Panwaslu. Ia mengingatkan bahwa Panwaslu dibayar oleh uang rakyat untuk mengawasi berbagai kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu, sehingga sudah sepatutnya Panwaslu yang harus mengungkap kasus politik uang itu.

Hamzah sejak kampanye di Kalimantan Barat, akhir pekan lalu, antara lain mengungkapkan kerisauan dan kegusarannya soal terjadinya money politics selama kampanye pilpres akhir-akhir ini. Namun, Hamzah tidak memerinci kasus yang dimaksudkan itu, dengan alasan bahwa tugas mengungkap kasus tersebut merupakan wewenang Panwaslu.

Hamzah minta Panwaslu untuk proaktif menyelidiki berbagai kasus politik uang tersebut dan menindaknya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada bagian lain, cawapres dari PPP Agum Gumelar mengatakan, wajar dan sah kalau rakyat menentang militerisme karena hakikatnya Indonesia merupakan negara hukum yang berasas demokrasi. Agum mengatakan itu menanggapi pertanyaan seorang ibu dalam kampanye di Palembang, kemarin.

Mencuatnya gerakan rakyat antimiliterisme tersebut karena memang selama ini banyak warga TNI yang bersikap di luar koridor sebagai pengayom masyarakat, katanya. Menurut dia, sangat wajar jika tuntutan antimiliterisme yang dimotori mahasiswa itu menjadi isu yang berkembang saat ini karena beberapa pasangan capres-cawapres berlatar belakang militer dan dianggap bermasalah oleh sementara kalangan.

Tetapi masyarakat harus bersikap objektif dalam menilai kalangan militer karena tidak semua tentara berpaham militerisme, dan masih banyak yang mempunyai hati nurani bersih dan mendukung demokrasi, tambahnya.

Agum menambahkan maraknya gerakan antimiliterisme saat ini menjadi tantangan bagi kandidat capres-cawapres dari militer untuk mampu menunjukkan jati dirinya sebagai tentara yang bersih, demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak terbendungnya hujatan yang disampaikan rakyat terhadap sosok militer membuat saya semakin tertantang untuk menunjukkan pada masyarakat kalau saya mempunyai hati nurani yang tinggi dan mampu bertindak demokratis, katanya.

Sebagai tentara, dia mengaku mempunyai track record bersih selama bertugas, karena tidak satu pun peluru yang ditembakkannya dalam menghadapi berbagai permasalahan ketika dia menjabat sebagai pangdam dan Danjen Kopassus. Dalam menghadapi berbagai kasus kekerasan dan kerusuhan saya mengutamakan pendekatan secara persuasif karena siapa pun orang yang menjadi dalang atau oknum tetap seorang manusia yang mempunyai hati nurani, ujarnya.

Agum juga berjanji di depan simpatisan untuk menjadi pelayan bagi rakyat jika terpilih pada pilpres nanti.

Kami akan mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat yang bukan hanya retorika melainkan memberikan pelayanan yang penuh bukti kepada masyarakat, kata Agum. (AY/Ant/P-5

Sumber: Media Indonesia, 23 Juni 2004